Tautan-tautan Akses

AS

Kongres AS Desak Ratifikasi Konvensi Hak Difabel


Hak-hak difabel di AS cukup mendapat perhatian, termasuk kondisi kerja layak bagi difabel seperti dalam gambar, namun AS belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Kaum Difabel (foto: dok).

Hak-hak difabel di AS cukup mendapat perhatian, termasuk kondisi kerja layak bagi difabel seperti dalam gambar, namun AS belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Kaum Difabel (foto: dok).

Kongres AS mendesak agar pemerintah Amerika segera meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Kaum Difabel.

Anggota Kongres mengesampingkan politik sepihak pada hari Kamis, tatkala senator dari kedua belah pihak menyuarakan dukungan pada Konvensi PBB tentang Hak- Hak Kaum Difabel. Kebijakan PBB itu disetujui pada tahun 2006 dengan 150 negara penanda tangan.

Senator Fraksi Republik John McCain mengemukakan di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

"Perjanjian penting ini membutuhkan negara di seluruh dunia untuk menegaskan apa yang menjadi nilai-nilai inti bangsa Amerika, yaitu kesetaraan, keadilan, dan martabat,” ungkap McCain.

Prinsip-prinsip dasar konvensi tersebut termasuk non-diskriminasi terhadap kaum difabel, partisipasi penuh dan masuknya kaum difabel dalam masyarakat, dan hak kaum difabel untuk mengambil keputusan sendiri.

Di Amerika sendiri, banyak dari hak-hak ini tercantum dalam Undang-Undang Difabel Amerika yang disahkan menjadi undang-undang lebih dari 20 tahun yang lalu. Senator Fraksi Demokrat, Tom Harkin, mengatakan kini Amerika harus bertindak di panggung dunia.

"Saya berharap ratifikasi Amerika terhadap kovensi itu akan memiliki dampak moral. Ini bisa mengirim sinyal ke seluruh dunia bahwa membuang bayi dengan Downs Syndrome di pinggar jalan hanya untuk meninggal, adalah salah. Kita tidak boleh mengurung orang atau merantainya hanya karena dia difabel. Menolak memberikan pendidikan pada anak-anak hanya karena mereka buta, tidak bisa mendengar atau karena menggunakan kursi roda, adalah tindakan yang salah,” papar Harkin.

Ratifikasi mendapat dukungan pemerintahan Obama. Penasihat khusus Departemen Luar Negeri untuk hak-hak para difabel internasional, Judith Heumann, mengatakan kegagalan Amerika dalam meratifikasi perjanjian itu, sejauh ini telah menghambat kemampuan Amerika untuk melakukan advokasi bagi kaum difabel di luar negeri, termasuk warga Amerika difabel yang bepergian ke luar negeri.

"Hal ini, terus terang, sulit untuk memajukan kepentingan kaum difabel Amerika dan yang lainnya ketika kita, sebagai orang Amerika, belum meratifikasi konvensi tersebut. Kegagalan dalam meratifikasi menghalangi kita dari membuat perbaikan yang nyata, seperti mengurangi hambatan arsitektur dan akses perjalanan udara yang lebih mudah,” ujar Heumann.

Tapi tidak semua anggota Kongres mendukung ratifikasi. Senator dari Fraksi Republik Jim DeMint berpendapat tidak perlu bagi Amerika untuk mengikat diri pada sebuah pakta global atau tunduk kepada pengawasan internasional mengenai perlakuan Amerika terhadap kaum difabel. Dia juga menyatakan keprihatinan bahwa tujuan konvensi yang menyatakan untuk meningkatkan hak-hak reproduksi dan kesehatan dapat mempromosikan aborsi.

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara Senat, tetapi para pendukung ratifikasi berharap konvensi itu akan dirafikasi dalam beberapa pekan mendatang.
XS
SM
MD
LG