Tautan-tautan Akses

AS

Anggaran menjadi Isu Perdebatan Kongres Amerika

  • Cindy Saine

Dalam foto tertanggal 28/6/2012 ini Ketua Senat Nancy Pelosi dari Partai Demokrat menginformasikan berita dukungan Mahkamah Agung terhadap Affordable Care Act di Capitol Hill, Washington DC.

Dalam foto tertanggal 28/6/2012 ini Ketua Senat Nancy Pelosi dari Partai Demokrat menginformasikan berita dukungan Mahkamah Agung terhadap Affordable Care Act di Capitol Hill, Washington DC.

DPR yang didominasi Fraksi Republik telah mengeluarkan resolusi untuk mendanai pemerintah federal Amerika tapi juga mencabut pendanaan bagi RUU layanan kesehatan yang diprakarsai Presiden Barack Obama.

Pemungutan suara menunjukkan 230 suara mendukung dan 189 menentang. RUU ini tidak mungkin lolos di Senat yang didominasi fraksi Demokrat, sehingga terbuka kemungkinan terjadi konfrontasi mengenai anggaran hanya 10 hari menjelang kemungkinan pemerintah federal tutup.

Pemungutan suara di DPR itu mengikuti garis partai, dengan hanya dua anggota DPR dari Partai Demokrat bergabung dengan 228 Republik menyetujuinya, dan hanya satu anggota DPR dari Partai Republik bergabung bersama 188 anggota DPR dari Partai Demokrat yang menentangnya. RUU anggaran sementara akan melanjutkan pendanaan pemerintah sampai pertengahan Desember, tetapi juga akan menahan pendanaan bagi UU Layanan kesehatan, Affordable Care Act, yang ditentang keras anggota DPR dari Fraksi Republik dan dikenal dengan “Obamacare”.

Ini merupakan ke-42 kalinya DPR yang didominasi fraksi Republik melakukan pemungutan suara untuk mencabut UU Layanan Kesehatan itu, yang tidak mungkin akan disetujui oleh Senat yang didominasi fraksi Demokrat.

Ketua mayoritas Republik di DPR Eric Cantor menyampaikan kekhawatiran partai Republik bahwa UU itu akan merugikan perekonomian .

“Mari kita cabut pendanaan UU ini sekarang, dan lindungi rakyat Amerika dari bencana ekonomi yang akan diciptakan oleh Obamacare,”kata Cantor.

Sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan kekecewaan bahwa Kongres lagi-lagi menempatkan dirinya dalam pertikaian beresiko yang bisa menyebabkan penutupan pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat John Lewis dari Georgia mengatakan Partai Republik harus berhenti melakukan tantangan ideologis terhadap UU Layanan Kesehatan itu. Ia mengatakan, “Ketua, para pemilih telah berbicara. Mahkamah Agung telah memutuskan. UU Layanan Kesehatan adalah hukum negara. UU ini adalah konstitusional.”

Senat pekan depan diperkirakan akan bergerak cepat untuk mencabut ketentuan tambahan itu dari RUU Anggaran tersebut dan Gedung Putih telah menekankan bahwa presiden akan memveto kalau pencabutan itu mencapai mejanya.

Ketua kelompok minoritas DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan ketua DPR tahu tuntutan mereka pasti gagal dan mengatakan mereka sedang bermain api.

“Tapi apa yang dibawa ke sesi hari ini tidak diragukan lagi, adalah upaya yang dirancang untuk menutup pemerintah . Tidak ada niat lainnya,” kata Pelosi.

Pakar Anggaran Stan Collender mengatakan jika ada kemungkinan penutupan pemerintah secara parsial, Partai Republik mungkin akan menanggung akibatnya.

“Semua jajak pendapat yang kita saksikan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Partai Republik, terutama Partai Republik di DPR, juga Partai Republik pada umumnya akan disalahkan jika ada penutupan pemerintah,” kata Collender.

Drama untuk mensahkan RUU pendanaan tampaknya akan diikuti oleh pertikaian lain mengenai kenaikan pagu hutang yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan Oktober.
XS
SM
MD
LG