Tautan-tautan Akses

Konferensi Global Parlemen Internasional Pilih Fadli Zon sebagai Ketua GOPAC

  • Munarsih Sahana

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI terpilih menjadi ketua organisasi internasional parlemen melawan korupsi (GOPAC) melalui konferensi di Yogyakarta yang berakhir Kamis, 8/10 (foto: VOA/Munarsih).

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI terpilih menjadi ketua organisasi internasional parlemen melawan korupsi (GOPAC) melalui konferensi di Yogyakarta yang berakhir Kamis, 8/10 (foto: VOA/Munarsih).

Konferensi global ke-6 organisasi parlemen internasional untuk melawan korupsi (GOPAC) di Yogyakarta berakhir Kamis (8/10) dengan mengadopsi Deklarasi Yogyakarta serta memilih Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI sebagai ketua GOPAC untuk periode 2 tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon terpilih menjadi ketua GOPAC (Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption) untuk periode 2015-2017. Ia sebelumnya merupakan kandidat tunggal yang dicalonkan oleh SEAPAC (Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption) dan bersaing dengan kandidat regional lainnya yaitu John Hyde, politisi senior Australia dan Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana.

Konferensi 3-hari yang dihadiri 300 peserta dari 74 negara itu juga sepakat mengadopsi Deklarasi Yogyakarta yang terdiri 20 poin. Di antaranya, dukungan dan solidaritas terhadap butir ke-16 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau SDGs (Sustainable Development Goals), dan mendorong negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi, UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) untuk meratifikasi, serta merekomendasikan kepada PBB mempertimbangkan protokol UNCAC baru guna membentuk pengadilan internasional untuk mengadili kasus mega korupsi.

Deklarasi Yogyakarta juga mengesahkan tindakan hukum terhadap pelaku mega-korupsi dengan menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk memfasilitasi pengembalian asset yang telah dikorupsi.

Fadli Zon yang sebelumnya ketua GOPAC Indonesia mengatakan, pemilihan dirinya sebagai ketua GOPAC yang baru merupakan bukti komitmen DPR RI dalam pemberantasan korupsi.

"Saya kira ini juga bentuk komitmen DPR dari Indonesia bahwa kita ingin memberantas korupsi secara bersama-sama dengan komponen masyarakat dan lembaga lain. Kita akan membuat supporting office di salahsatu ruang di DPR RI dan ini akan berkomunikasi dengan sekretariat yang ada di Kanada. Kemudian mempersiapkan segala langkah-langkah yang terkait dengan program. Kita harus melakukan fund-raising. Saya kira punya cukup waktu untuk melakukan fund-raising sehingga GOPAC ini bisa berjalan,” kata Fadli Zon.

Ketua terpilih GOPAC periode 2015-2017 Fadli Zon berfoto bersama dewan pimpinan (board members) usai penutupan konferensi ke-6 di Yogyakarta yang berakhir Kamis, 8/10 (foto: VOA/Munarsih).

Ketua terpilih GOPAC periode 2015-2017 Fadli Zon berfoto bersama dewan pimpinan (board members) usai penutupan konferensi ke-6 di Yogyakarta yang berakhir Kamis, 8/10 (foto: VOA/Munarsih).

Pengaruh posisinya di GOPAC pada legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia, Fadli Zon menekankan pentingnya untuk memperkuat KPK.

"Kalau yang ada di dalam negeri tentu harus ada mekanisme. Kalau ada usulan revisi yang harus kita lihat revisinya seperti apa. Sejauh ini kita belum melihat revisi itu akan seperti apa. Saya kira kita masih membutuhkan KPK dan penguatan KPK. Tetapi kita juga perlu melakukan revisi untuk beberapa hal. Selama itu dalam rangka untuk memperkuat peran KPK dan proporsional pada lembaga terkait lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan,” tambahnya.

Wakil ketua GOPAC yang lama Osei Kyei Mensah Bonsu mengingatkan, pemberantasan korupsi sangat komplek. Ia minta agar Indonesia mendukung keberhasilan kepimpinan Fadli Zon yang menjadi orang Indonesia pertama menduduki posisi Ketua GOPAC.

"Masyarakat dan pemerintah serta perwakilan bangsa Indonesia semestinya membantu menyukseskan tugas Fadli Zon. Jika ia berhasil, penghormatan diberikan bukan hanya kepada ia pribadi sebagai orang Indonesia tetapi juga keberhasilan penegakan kejujuran, transparansi, akuntabilitas serta keadilan yang diperjuangkan bangsa Indonesia," kata Mensah Bonsu.

Wakil Ketua GOPAC terpilih Paula Bertol mengingatkan Deklarasi Yogyakarta juga memuat sejumlah poin penting terkait upaya meningkatkan kesetaraan jender dan mencegah diskriminasi terhadap perempuan, dan pelatihan untuk mendorong perempuan lebih aktif dalam kepemimpinan di parlemen.

Sedangkan menurut Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf, dewan pimpinan GOPAC kini memperhatikan peran perempuan.

Nurhayati mengatakan, "GOPAC baru sekarang juga ada perempuan duduk sebagai Vice President atau wakil ketua yaitu Paula Bertol dari Argentina. Ini juga tidak hanya berdasarkan kepentingan tetapi ini berdasarkan kenyataan-survey membuktikan bahwa di negara-negara yang least corruption, negara yang kurang korupsinya itu berhubungan dengan keterwakilan perempuan didalam politik maupun di decision making policy (pembuat kebijakan).”

Dalam konferensi global ke-6 di Yogyakarta GOPAC juga meluncurkan kerjasama dengan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank atau IDB) guna meningkatkan peran parlemen untuk pengawasan dana asing khususnya terkait komitmen internasional mengenai SDGs.

XS
SM
MD
LG