Tautan-tautan Akses

AS

Komisi DPR AS Minta Bukti Penyadapan Telepon Trump


Presiden AS Donald Trump di Oval Office, Gedung Putih, 23 Februari 2017.

Komisi Intelijen DPR Amerika meminta kepada Presiden Donald Trump agar memberi bukti sebelum Senin (13/3) bahwa telepon di Trump Tower disadap pada waktu kampanye pemilihan presiden.

Minggu lalu, Presiden Trump memasang pesan Twitter bahwa mantan Presiden Barack Obama seorang Demokrat memerintahkan telepon di markas Trump disadap, tapi Trump dari Partai Republik tidak memberi bukti. Presiden itu memasang pesan “Mengerikan. Baru saja mengetahui bahwa Obama “menyadap” telepon saya di Trump Tower sebelum menang, Tidak memperoleh apapun. Ini adalah McCarthyism”.

Ketua komisi Devin Nunes, seorang anggota Republik dari California, dan Adam Schiff, yang juga dari California anggota terkemuka komisi dari partai Demokrat, mengirim surat kepada Trump memohon bukti yang mendukung klaim penyadapan terhadapnya.

Seorang juru bicara Obama sebelumnya mengatakan tuduhan-tuduhan Trump “tidak benar”. Trump belum berkomentar lagi mengenai penyadapan tersebut sejak memasang pesan itu.

Hari Minggu (12/3), Senator Partai Republik John McCain dari negara bagian Arizona mengatakan kepada CNN, “Presiden (Trump) punya satu dari dua pilihan: (yaitu) menarik kembali klaimnya -- atau memberi informasi yang menjadi hak rakyat Amerika. Karena jika pendahulunya melanggar UU, Presiden Obama melanggar UU kita punya masalah yang sangat serius di sini.”

McCain mengatakan ia “tidak punya alasan untuk mempercayai tuduhan-tuduhan itu benar.”

Berdasarkan UU Amerika, seorang Presiden tidak bisa memerintahkan telepon seseorang disadap. Ia memerlukan persetujuan hakim federal dan juga harus menunjukkan alasan yang masuk akal sehingga percakapan telepon warga harus dipantau seperti apakah ia diduga melakukan perilaku kriminal. Gedung Putih minggu lalu mengatakan bahwa Trump tidak dalam penyelidikan kriminal.

Tuduhan penyadapan itu adalah bagian dari penyelidikan Kongres mengenai rincian dibalik kesimpulan komunitas intelijen Amerika bahwa Rusia mencampuri pemilu presiden untuk membantu Trump mengalahkan Hillary Clinton, mantan Menlu AS dari Partai Demokrat, dan kontak-kontak kampenye Trump dengan pejabat Rusia sebelum dan setelah pemilu bulan November.

Intelijen Amerika menyimpulkan Rusia meretas komputer ketua kampenye Clinton, John Podesta dan kelompok anti kerahasiaan WikiLeaks kemudian merilis ribuan email-emailnya beberapa minggu menjelang pemilu yang menunjukkan upaya-upaya memalukan di belakang layar oleh pelaksana Partai Demokrat untuk membantu Clinton memenangkan pencalonan presiden partai itu.

McCain mengatakan ia prihatin mengapa partainya sendiri mencabut pasal dari kerangka kerja politiknya tahun lalu yang mengimbau pengerahan senjata pertahanan Amerika ke Ukraina untuk membantu Ukraina memerangi separatis pro Rusia di Ukraina timur.

“Jelas hal itu bukan keinginan sebagian besar pendukung Partai Republik,” tegas McCain.

“Ada banyak aspek mengenai hubungan dengan Rusia dan Vladimir Putin yang memerlukan pemeriksaan lebih jauh dan sejauh ini saya kira rakyat Amerika belum mendapat jawaban,” imbuhnya. [my/jm]

XS
SM
MD
LG