Tautan-tautan Akses

Kisruh Pengadaan Bus TransJakarta

  • Iris Gera

Bus TransJakarta. (VOA/Iris Gera)

Bus TransJakarta. (VOA/Iris Gera)

Pengadaan Bus TransJakarta yang rusak sebelum waktunya terus menuai kritik berbagai kalangan. Bus-bus tersebut baru didatangkan dari Tiongkok sebulan lalu.

Kondisi Bus TransJakarta dinilai sudah tidak memadai karena sering rusak pada bagain mesin maupun fasilitas lain seperti pintu, kursi dan pendingin.

Akibatnya, Bus TransJakarta sering mogok dan menyebabkan penumpang harus dipindahkan ke Bus TransJakarta lainnya. Selain penumpang berjejal dalam bus yang panas akibat tidak berfungsinya pendingin, penumpang juga harus antri berjam-jam di halte-halte akibat jumlah bus tidak sesuai dengan jumlah penumpang.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kecewa dan minggu lalu mulai mempertanyakan proses pengadaan Bus TransJakarta karena dinilai kerusakan yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi bus yang baru. Joko memerintahkan Inspektorat DKI Jakarta melakukan investigasi.

Pemda DKI mulai mengoperasikan 100 unit Bus TransJakarta yang dibeli dari China dan bus-bus tersebut datang pada akhir tahun lalu hingga Januari 2014, sementara 546 unit bus lainnya belum dioperasikan. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 10 trilyun rupiah untuk pengadaan Bus TranJakarta ukuran besar senilai Rp 3,7 milyar perunit, dan ukuran sedang senilai Rp 650 juta perunit.

Seorang mahasiswi, Siska mengeluh karena sekitar satu jam menunggu Bus TransJakarta di halte Bus TransJakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (13/2), dengan calon penumpang lain yang berjejal dan sesak.

“Bus waynya itu agak lambat, satu jam-an saya tunggu, mungkin ada karena kerusakan atau apa gitu dia bilang,” ujarnya.

Menanggapi reaksi berbagai kalangan terkait kondisi Bus TransJakarta, Kepala Unit Pengelola TransJakarta, Pargaulan Butar-Butar menegaskan, bus yang sudah dalam kondisi tidak layak jalan segera diperbaiki serta merupakan tanggungjawab agen tunggal pemegang mereka atau ATPM pemenang tender, dan bukan merupakan tanggung jawab Pemda DKI Jakarta.

“Yang perbaiki ATPMnya sendiri, mereka masih punya tanggung jawab untuk itu, kita serahkan ke mereka, jadi mereka harus mengerjakan mobil-mobil mereka yang kurang baik, 24 jam,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, pembayaran bus tidak akan dilunasi jika kondisi bus tidak sesuai pesanan.

“Kita lagi tunggu, kita kan belum bayar, baru bayar 26 persen, kalau itu tidak baik kita akan tolak, kita hanya ambil yang baik, ya tunggu saja kalau specknya tidak sesuai ya kita nggak mau bayar,” ujarnya.

Kepada VOA, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Danang Parikesit mengatakan, lemahnya sistem pengawasan menyebabkan pengadaan Bus TransJakarta tidak sesuai pesanan tetap lolos. Ia setuju dibentuk tim investigasi agar pengadaan Bus TransJakarta tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

“Proses pengawasan kan tidak berjalan, pada saat serah terima barang dan sebagainya kan perlu ada panitia serah terima barang, apakah memang barang yang diserahkan itu sesuai spesifikasinya,” ujarnya.

“Proses itu yang tidak terkawal dengan baik di tingkat pelaksana sehingga barang yang diserahkan dan barang yang dijanjikan itu tidak sama, terus kita lihat spesifikaisnya, kalau memang spesifikasinya tidak harus bus baru ya memang tidak bisa apa-apa lagi pemerintah, ya itu yang salah berarti panitia tendernya dulu pada waktu membuat spesifikasi busnya seperti apa, normalnya kan baru.”

Keberadaan Bus TransJakarta sejak sekitar 10 tahun lalu menjadi andalan masyarakat kota Jakarta karena selain harga tiket terjangkau yaitu Rp 3.500 untuk seluruh tujuan, juga dinilai lebih nyaman dan cepat dibanding bus regular.

Sejak Joko Widodo menjadi Gebernur DKI, kerjasama dengan Pemda-Pemda sekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dilakukan untuk pengadaan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta atau BKTB. Pengadaan BKTB bertujuan mempermudah penumpang yang bertempattinggal di luar wilayah Jakarta.

Namun keberadaan BKTB ditolak para supir angkutan umum karena dinilai mengganggu penghasilan mereka. Akibatnya setelah hari pertama BKTB beroperasi, Selasa, sementara tidak dilanjutkan karena terjadi aksi kekerasan dilakukan para supir angkutan umum sehingga sejumlah BKTB mengalami rusak.

Menanggapi situasi tersebut, Joko menegaskan, BKTB akan tetap beroperasi karena dibutuhkan masyarakat. Joko berharap seluruh kalangan memahami keberadaan TransJakarta dan BKTB untuk tidak disalahgunakan dan tidak dirusak karena kendaraan tersebut benar-benar untuk rakyat.

“Ya nanti saya temuin supir-supir angkot, komunitas angkot, saya temui ke lokasi-lokasi mereka, baik di Angke, di Pluit kita ngertilah tempatnya di mana,” ujarnya.
XS
SM
MD
LG