Tautan-tautan Akses

Kerry Desak Turki Patuhi Standar Hukum dalam Pulihkan Ketertiban


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan pidato di Istanbul, Sabtu (16/7) pasca kudeta yang gagal.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan pidato di Istanbul, Sabtu (16/7) pasca kudeta yang gagal.

Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Senin (18/7) memperingatkan pemerintah Turki agar jangan keterlaluan dalam memulihkan ketertiban pasca kudeta yang gagal.

Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Senin bahwa ia mendukung usaha menyeret pelaku kudeta di Turki ke pengadilan, tetapi juga memperingatkan pemerintah agar jangan bertindak "terlalu jauh" dalam memulihkan ketertiban di negara itu.

"Kami mendukung pemerintahan yang terpilih di Turki," katanya dalam konferensi pers setelah bertemu dengan rekan-rekannya dari Uni Eropa di Brussels. "Tapi kami juga tegas mendesak pemerintah Turki untuk menjaga ketenangan dan stabilitas di seluruh negeri," tambahnya.

Kerry selanjutnya mengatakan, "Kami juga mendesak pemerintah Turki untuk mempertahankan standar tertinggi dalam menghormati lembaga-lembaga demokratis bangsa dan peraturan hukum."

"Kami pasti akan mendukung usaha membawa para pelaku kudeta ke pengadilan, tetapi kami juga menyerukan supaya berhati-hati dan jangan bertindak terlalu jauh," imbau Kerry.

Kantor berita Pemerintah Anadolu melaporkan bahwa 8.777 anggota tentara telah diskors dari jabatan dan 6.000 anggota pengadilan dan militer telah ditahan setelah kudeta hari Jumat (15/7), sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para pemimpin dunia yang memperingatkan tentang tindakan yang bisa merusak sistem konstitusional.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pesawat tempur F-16 mematroli kawasan udara Turki kemarin malam, meskipun tidak ada tanda-tanda perlawanan baru terhadap pemerintah.

Sementara itu, pemerintah menangguhkan cuti tahunan bagi lebih dari tiga juta pegawai negeri sipil.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels bahwa peraturan hukum "perlu dilindungi demi kepentingan negara."

Presiden Erdogan mengatakan hari Minggu dia menyetujui untuk memberlakukan kembali hukuman mati di negara itu setelah terjadi usaha kudeta. Tetapi Mogherini memperingatkan bahwa langkah tersebut mungkin akan mengakhiri harapan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. [sp/ii]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG