Tautan-tautan Akses

Kenaikan Harga Komoditas Dinilai Sudah Tidak Wajar

  • Iris Gera

Para pedagang di sebuah pasar di Jakarta. (Foto: Dok)

Para pedagang di sebuah pasar di Jakarta. (Foto: Dok)

Menko Ekonomi minta kran impor dibuka untuk penuhi stok dan menekan harga, sementara Menteri Pertanian menganggap kenaikan harga adalah ulah spekulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bekerja sama untuk mengatasi harga komoditas yang kenaikannya sudah dinilai tidak wajar.

Hatta mengatakan kenaikan harga ditambahkan bisa diatasi diantaranya dengan cara impor.

“Saya sarankan untuk menambah pasokan dan ini sebetulnya sudah capek saya ngomong itu. Kalau perlu dibuka dululah, toh petani kita juga tidak akan terganggu sementara ini karena panennya toh tetap akan diserap. Kalau harga-harga naik, inflasi tinggi kan kasihan rakyat,” ujarnya pada wartawan di Jakarta, Kamis (11/7).

Sebelumnya, usai rapat koordinasi tentang pangan di Jakarta, Rabu, Hatta mengingatkan empat komoditas yang perlu dijaga stok dan harganya adalah cabai, bawang, daging sapi dan ayam potong. Ia menilai kenaikan harga empat komoditas tersebut paling tidak wajar dibanding kenaikan harga yang terjadi pada komoditas lain.

Harga bawang akhir-akhir ini bisa naik sekitar Rp 5.000 setiap hari dan saat ini harganya mencapai Rp 75 ribu per kilogram dari harga semula sekitar Rp 30 ribu per kilogram.

Harga cabai saat ini mencapai Rp 60 ribu per kilogram dan harga semula sekitar Rp 25 ribu per kilo gram. Sementara harga ayam potong saat ini sekitar Rp 50 ribu per kilogram, harga semula sekitar Rp 25 ribu per kilogram dan harga daging sapi saat ini sekitar Rp 105 ribu per kilogram, harga semula sekitar Rp 75 ribu per kilogram.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, impor memang diperlukan namun ulah para spekulan juga harus segera dihentikan. Suswono menambahkan, jika tidak dipermainkan para spekulan, stok dan harga berbagai komoditas di dalam negeri sebenarnya bisa diatasi.

“Kami selalu mengimbau kepada para pelaku usaha untuk menggunakan etika bisnis, naiknya yang wajar. Tapi kalau sudah tidak wajar menurut saya, saya kira ini sudah harus tindakan aparat keamanan untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Menurut peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, butuh kebijakan tepat dari pemerintah dalam mengatasi pangan agar tidak terus menerus merugikan masyarakat.

Ditegaskannya, butuh kerja sama yang selaras antar kementerian untuk mengatasi persoalan-persoalan, mulai dari data akurat tentang kebutuhan dan pasokan komoditas tertentu, tata niaga, impor dan ekspor hingga ulah para spekulan dan pungutan liar dalam proses distribusi.

“Untuk daging misalnya, sampai hari ini kan masih sangat tinggi. Kalau berkaca dari ternak yang dipunyai pemerintah, mestinya kita cukup tapi sampai hari ini kan problem kenaikan harga, problem yang dikeluhkan oleh pedagang maupun konsumen bahwa pasokan itu tidak memadai kan sampai sekarang belum terjawab,” ujarnya.

“Pemerintah bilang misalnya ada sapi dari NTT yang siap digerakan ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan di Jakarta dan sekitarnya. Tapi sampai sekarang nggak selesai, hampir semua komoditas-komoditas penting itu tata niaganya tidak sehat. Itu panjang mulai dari produsen sampai ke konsumen, melalui tangan-tangan yang sangat banyak, hampir semua tangan ini mengutip keuntungan.”
XS
SM
MD
LG