TAKENGON, ACEH TENGAH —
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Gatot S. Dewabroto mengatakan Sabtu (11/9), Kemenkominfo telah meluncurkan program desa informasi terutama di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terpencil.
“Pengembangan Desa Informasi itu, yang dikembangkan hingga tahun 2014 yang ditargetkan 500 desa informasi terbentuk. Pemerintah melengkapi desa-desa dengan berbagai peralatan teknolgi informasi dan komunikasi, termasuk pendirian radio komunitas dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),” kata Gatot S. Dewabroto.
Dari 500 Desa Informasi yang dirintis pembentukannya hingga tahun 2014 mendatang, sekitar 200 desa sudah dibentuk di sejumlah provinsi,termasuk di wilayah perbatasan dan pulau terluar di provinsi Aceh.
“Termasuk di Aceh ada. Memang diperuntukan di daerah-daerah perbatasan, beberapa diantaranya sudah diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring, dididrikan di wilayah-wilayah yang berbataan dengan Selat Malaka, Kirom (Papua) berbatasan dengan Papua Nugini dan Sambas yang berbatasan dengan Malayasia,” lanjut Gatot.
Sebelumnya, pihak Kemkominfo menjelaskan salah satu wujud bantuan teknis diantaranya pendirian radio komunitas, radio komunitas tidak beroperasi secara komersial, radio komunitas lebih berbasis budaya dan agama.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan demi memperkuat peran serta mayarakat terkait Desa Informasi, salah satunya pemerintah telah membenahi kelembagaan radio komunitas dengan mempermudah perizinan terkait aspek legal dan isi siaran. Izin cukup ditangani oleh balai-balai informasi di daerah di level provinsi.
Pihak Kemkominfo mengungkapkan dalam hal ketersediaan peralatan dan teknologi untuk melengkapi program desa informasi pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dibidang teknologi komunikasi untuk memberikan bantuan teknis kepada desa-desa informasi yang dibentuk pemerintah.
Ketua Badan Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Zulfikar Arma mengatakan, di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan sering terkendala karena minimnya akses informasi dan telekomunikasi .
“Dalam program dapat ikut berperan, Komunitas adat di Aceh ada 14 jaringan di Kabupaten Kota. Peran lembaga adat di Aceh cukup penting ,salah satunya untuk upaya-upaya penyelamatan lingkungan, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya,” kata Zulfikar Arma.
Zulfikar mengatakan, program desa informasi bentukan pemerintah diharapkan juga ikut berkontribusi bagi memperkuat jaringan masyarakat adat di Aceh khususnya,di tanah air pada umumnya.
Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Taufan EN Rotorasiko mengatakan pihaknya mendukung upaya Kemenkominfo membentuk Desa Informasi dan berharap para pemuda di daerah-daerah proaktif ikut berpartisiapsi dalam program tersebut.
“Peran pemuda di masyarakat penting sekali, apalagi di jaman modern informasi memrupakan kekuatan, dengan demikian program itu cukup penting direalisasikan bersama-sama,” ujar Taufan EN Rotorasiko.
Praktisi mengatakan, pengembangan dan peran radio komunitas cukup pesat di negara lain, seperti Bangladesh, Mongolia, Afrika dan sejumlah negara kecil di Pasifik seperti Tonga.
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyusun program 10.000 radio murah untuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan guna memudahkan mereka memperoleh akses informasi. Program itu digelar bertahap, sementara ini diprioritaskan bagi masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Kemenkominfo RI, 500 Desa Informasi bentukan pemerintah sedikitnya akan mengeluarkan dana Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun. Beberapa praktisi penyiaran berharap Program Desa Informasi mendapat dukungan sejumlah organisasi, terutama organsiasi penyiaran lokal maupun nasional.
“Pengembangan Desa Informasi itu, yang dikembangkan hingga tahun 2014 yang ditargetkan 500 desa informasi terbentuk. Pemerintah melengkapi desa-desa dengan berbagai peralatan teknolgi informasi dan komunikasi, termasuk pendirian radio komunitas dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),” kata Gatot S. Dewabroto.
Dari 500 Desa Informasi yang dirintis pembentukannya hingga tahun 2014 mendatang, sekitar 200 desa sudah dibentuk di sejumlah provinsi,termasuk di wilayah perbatasan dan pulau terluar di provinsi Aceh.
“Termasuk di Aceh ada. Memang diperuntukan di daerah-daerah perbatasan, beberapa diantaranya sudah diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring, dididrikan di wilayah-wilayah yang berbataan dengan Selat Malaka, Kirom (Papua) berbatasan dengan Papua Nugini dan Sambas yang berbatasan dengan Malayasia,” lanjut Gatot.
Sebelumnya, pihak Kemkominfo menjelaskan salah satu wujud bantuan teknis diantaranya pendirian radio komunitas, radio komunitas tidak beroperasi secara komersial, radio komunitas lebih berbasis budaya dan agama.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan demi memperkuat peran serta mayarakat terkait Desa Informasi, salah satunya pemerintah telah membenahi kelembagaan radio komunitas dengan mempermudah perizinan terkait aspek legal dan isi siaran. Izin cukup ditangani oleh balai-balai informasi di daerah di level provinsi.
Pihak Kemkominfo mengungkapkan dalam hal ketersediaan peralatan dan teknologi untuk melengkapi program desa informasi pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dibidang teknologi komunikasi untuk memberikan bantuan teknis kepada desa-desa informasi yang dibentuk pemerintah.
Ketua Badan Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Zulfikar Arma mengatakan, di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan sering terkendala karena minimnya akses informasi dan telekomunikasi .
“Dalam program dapat ikut berperan, Komunitas adat di Aceh ada 14 jaringan di Kabupaten Kota. Peran lembaga adat di Aceh cukup penting ,salah satunya untuk upaya-upaya penyelamatan lingkungan, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya,” kata Zulfikar Arma.
Zulfikar mengatakan, program desa informasi bentukan pemerintah diharapkan juga ikut berkontribusi bagi memperkuat jaringan masyarakat adat di Aceh khususnya,di tanah air pada umumnya.
Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Taufan EN Rotorasiko mengatakan pihaknya mendukung upaya Kemenkominfo membentuk Desa Informasi dan berharap para pemuda di daerah-daerah proaktif ikut berpartisiapsi dalam program tersebut.
“Peran pemuda di masyarakat penting sekali, apalagi di jaman modern informasi memrupakan kekuatan, dengan demikian program itu cukup penting direalisasikan bersama-sama,” ujar Taufan EN Rotorasiko.
Praktisi mengatakan, pengembangan dan peran radio komunitas cukup pesat di negara lain, seperti Bangladesh, Mongolia, Afrika dan sejumlah negara kecil di Pasifik seperti Tonga.
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyusun program 10.000 radio murah untuk masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan guna memudahkan mereka memperoleh akses informasi. Program itu digelar bertahap, sementara ini diprioritaskan bagi masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Kemenkominfo RI, 500 Desa Informasi bentukan pemerintah sedikitnya akan mengeluarkan dana Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun. Beberapa praktisi penyiaran berharap Program Desa Informasi mendapat dukungan sejumlah organisasi, terutama organsiasi penyiaran lokal maupun nasional.
