Mahkamah Agung Indonesia telah memerintahkan keluarga mantan presiden Soeharto untuk membayar kembali jutaan dana yang telah digelapkan kepada negara, kata seorang juru bicara, Selasa (11/8).
Soeharto, yang digulingkan pada tahun 1998 setelah 32 tahun memegang kekuasaan dengan tangan besi, dituduh melakukan korupsi besar-besaran dan nepotisme untuk memberikan manfaat bagi keluarga dan kroni-kroninya.
Mahkamah Agung untuk pertama kalinya meminta keluarga Soeharto bertanggung jawab atas dugaan kesalahan yang telah dilakukan mendiang mantan presiden Soeharto.
Para anggota keluarga Soeharto tidak bersedia memberi komentar, tetapi membantah telah melakukan kesalahan.
"Pihak yang kalah akan diberi waktu selama beberapa hari dan jika mereka tidak membayar secara sukarela, maka akan diambil langkah-langkah hukum yang sesuai," kata juru bicara Mahkamah Agung Suhadi kepada wartawan tanpa merinci lebih lanjut.
Keluarga Soeharto yang dijuluki "Jenderal yang gemar tersenyum" ini kalah dalam peradilan sebelumnya, dan telah diperintahkan untuk membayar kembali sebesar Rp 4,4 Triliun dana negara yang telah disalahgunakan selama Soeharto menjabat sebagai presiden.
Pengadilan tertinggi di Indonesia menyampaikan putusan bulan lalu dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Agung, yang mengatakan bahwa keluarga Soeharto telah menggunakan Yayasan Supersemar untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, dengan menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk pendidikan.
Keputusan Mahkamah Agung memerintahkan keluarga Soeharto untuk membayar kembali 75 persen dari jumlah yang telah mereka gelapkan, dan baru diumumkan kepada publik minggu ini.
Keluarga Soeharto tetap aktif secara politik - putri Soeharto (Titiek Soeharto) merupakan anggota DPR RI - tapi pengaruhnya telah berkurang secara signifikan selama masa transisi Indonesia menuju demokrasi penuh.
