Tautan-tautan Akses

Kedubes AS Gelar Konser Kampanye Anti Perdagangan Manusia


Konser musik MTV EXIT di Bandung, bagian dari kampanye anti perdagangan manusia. (Foto: VOA/R. Teja Wulan)

Konser musik MTV EXIT di Bandung, bagian dari kampanye anti perdagangan manusia. (Foto: VOA/R. Teja Wulan)

Konser bertema "Stop Human Trafficking" bertujuan mengedukasi generasi muda mengenai isu-isu seputar perdagangan manusia.

R.Teja Wulan

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, bersama lembaga pembangunan internasional Australia (AusAID), ASEAN dan stasiun televisi MTV, mengadakan konser musik MTV EXIT di Bandung, Sabtu (2/9), dalam upaya memerangi perdagangan manusia (human trafficking).

Dalam konser tersebut, ribuan anak muda yang hadir tidak hanya disuguhi pertunjukan musik dari berbagai grup musik papan atas Indonesia secara gratis, namun juga diberi pengetahuan seputar perdagangan manusia dan cara-cara untuk menghindarinya lewat film dokumenter.

Dengan tema Stop Human Trafficking, konser tersebut merupakan salah satu rangkaian pagelaran musik yang diadakan di 24 tempat di 10 negara ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel mengatakan, kegiatan kampanye ini merupakan salah satu program dari pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga bantuan pembangunan AS (USAID) dalam upaya kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Australia untuk memberikan pemahaman tentang perdagangan manusia.

“Kita bekerja sama untuk membangkitkan kesadarang masyarakat, karena mengedukasi mereka mengenai hal ini sangat penting. Lalu kita dapat bekerja sama untuk membangun kapasitas warga di tingkat lokal untuk membantu para korban, menolongnya bangkit dan kembali ke masyarakat,” ujar Marciel.

Marciel menambahkan, pemerintah AS memiliki strategi khusus dalam membantu memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Strategi tersebut utamanya ditujukan untuk provinsi Jawa Barat, yang disebutnya memiliki jumlah korban perdagangan manusia terbanyak di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Sekjen ASEAN Urusan Komunitas dan Korporasi, Bagas Hapsoro mengungkapkan, praktik perdagangan manusia yang paling memprihatinkan yaitu prostitusi anak-anak dan perbudakan. Karenanya, untuk menangani masalah ini ASEAN pun tidak dapat bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan negara-negara lain di luar ASEAN.

“Masalah trafficking itu adalah masalah yang betul-betul membuat kita prihatin. Pertama, prostitusi. Ini bukan prostitusi biasa, tapi prostitusi anak kecil. Yang kedua, perbudakan,” ujarnya.

Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan manusia pada 2011 yang dikeluarkan Juni 2012 memasukkan Indonesia pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.

Menurut data pemerintah Indonesia, yang dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah.

Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.
XS
SM
MD
LG