Tautan-tautan Akses

Kebuntuan Pilpres Bisa Berakhir di Mahkamah Konstitusi


Poster bergambar kedua kandidat presiden dan wakil presiden di sebuah tempat pemungutan suara di Bali (9/7). (AP/Firdia Lisnawati)

Poster bergambar kedua kandidat presiden dan wakil presiden di sebuah tempat pemungutan suara di Bali (9/7). (AP/Firdia Lisnawati)

Dengan kedua kandidat masih sama-sama mengklaim kemenangan, pemimpin berikutnya dari Indonesia mungkin dapat ditentukan di Mahkamah Konstitusi.

Sehari setelah pemilihan presiden gagal menghasilkan pemenang yang jelas, kepala Kepolisian Daerah Jakarta berjanji mencegah terjadinya kekerasan dengan merazia siapapun yang melakukan perayaan secara prematur.

Dengan kedua kandidat -- pasangan Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa -- masih sama-sama mengklaim kemenangan, pemimpin berikutnya dari Indonesia mungkin dapat ditentukan di Mahkamah Konstitusi.

"Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas," ujar Kapolda Irjen (Pol) Dwi Priyatno. Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan bekerja sama secara dekat dengan kedua pihak "untuk mengantisipasi semua hal yang dapat menyebabkan friksi di antara masyarakat dan mengarah pada aksi-aksi gegabah yang masif."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi pada 22 Juli, tapi bila masing-masing kandidat menolak hasilnya karena bukti kecurangan atau keanehan dalam pencoblosan lainnya, kasus ini dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Para hakim memiliki waktu dua minggu untuk memutuskan setelah menerima keluhan.

"Prabowo-Hatta memimpin penghitungan suara sebenarnya di banyak daerah. Itu situasinya," ujar Prabowo.

Beberapa analis mengatakan bahwa di negara yang terjangkit wabah korupsi, banyak ruang untuk penyuapan, intimidasi dan taktik-taktik lain untuk menodai penghitungan resmi dari lebih dari 140 juta kertas suara yang harus dibawa ke pusat-pusat daerah, seringkali dari daerah terpencil.

"PIhak Jokowi jelas khawatir ada kecurangan dalam proses pengumpulan," ujar analis politik Paul Rowland.

"Ada banyak peluang untuk mengubah angka," ujarnya.

Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi juga sedang terguncang, meski beberapa pihak meramalkan di situlah presiden Indonesia berikutnya akan diputuskan. Bulan lalu, ketua Mahkamah Akil Mochtar divonis penjara seumur hidup karena menerima suap saat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah.

"Mengingat klaim-klaim kemenangan dari kedua kandidat, sepertinya sulit untuk menghindari perseteruan hukum di Mahkamah Konstitusi," ujar Denny Indrayana, wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penentu terakhir hasil pemilihan presiden sedang dipertaruhkan."

Tapi jika memang prosesnya sejauh itu, beberapa pihak yakin Prabowo akan menerima hasil akhir.

"Saya kira niat utama Prabowo, landasan utama kampanyenya adalah untuk keamanan, keselamatan dan stabilitas bangsa," ujar Tobias Basuki, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang melakukan salah satu survei penghitungan cepat yang dihormati yang menentukan bahwa Jokowi adalah pemenang.

"Saya yakin ia akan mengaku kalah, dan langkah terakhir adalah pergi ke Mahkamah Konstitusi." (AP)

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG