Tautan-tautan Akses

Kapolri dan GNPF-MUI Sepakat Aksi 2 Desember Hanya di Monas


Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah), Ketua MUI K.H Ma'ruf Amin dan Ketua FPI Habib Riziq Sihab di kantor MUI Jakarta Senin 28 November 2016 menggelar konferensi pers bersama. (Foto: Andylala/VOA).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah), Ketua MUI K.H Ma'ruf Amin dan Ketua FPI Habib Riziq Sihab di kantor MUI Jakarta Senin 28 November 2016 menggelar konferensi pers bersama. (Foto: Andylala/VOA).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pernyataan keterangan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan GNPF-MUI mengatakan, aksi unjuk rasa 2 Desember hanya diperbolehkan di kompleks Silang Monas dan tidak sampai petang.

Kepolisian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat bahwa aksi demonstrasi Bela Islam jilid III akan diselenggarakan di lapangan Monas Jakarta pada 2 Desember 2016 (212).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian dalam pernyataan keterangan bersama dengan Majelis Ulama Indonesiaa dan GNPF-MUI di kantor MUI Jakarta Senin (28/11) menjelaskan, aksi yang dimaksud hanya diperbolehkan di kompleks silang Monas dan tidak sampai petang.

"Alhamdulillah melalui berbagai beberapa kali dialog dengan teman-teman GNPF akhirnya dicapai kesepakatan (aksi 212) dilaksanakan di Monas. Kemudian, kegiatannya dilaksanakan dari jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB. Yaitu kegiatan keagamaan berupa dzikir, tausyiah, dan diakhiri dengan sholat Jum’at bersama," ujar Kapolri.

Kapolri lebih lanjut berharap agar aksi yang berlangsung mematuhi aturan yang telah ditetapkan pihak kepolisian dan tidak mengganggu aktfitas masyarakat.

"Kepada saudara-saudara kita (yang) datang dengan niat yang tulus dengan melaksanakan ibadah yang sangat suci. Karena ini kemasannya adalah: dzikir, tausyiah, doa dan sholat Jum’at, (ada) 4 item. Semuanya adalah hubungan antara kita dengan Allah SWT. Jangan sampai mengganggu masyarakat yang sedang beraktifitas, baik yang sedang di jalan atau di Jakarta. Mudah-mudahan kita berharap jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa mengganggu kegiatan ini," tambah Tito.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) yang juga Ketua Pembina GNPF-MUI Rizieq Shihab dalam kesempatan yang sama mengapresiasi sikap Kapolri yang memperbolehkan berlangsungnya aksi ini.

"Ini menjadi win-win solution. Terimakasih kepada MUI yang sudah menjadi jembatan. Dan kami sampaikan penghargaan kepada Bapak Kapolri secara khusus dan umumnya kepada seluruh jajaran Polri, yang telah membuka pintu komunikasi sehingga kita mencapai kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah ini menjadi solusi bagi kita semua untuk persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Rizieq.

Rizieq Shihab lebih lanjut menegaskan, meski mengikuti anjuran dari Kapolri untuk hanya melakukan aksi di Silang Monas, GNPF-MUI tetap menuntut agar tersangka kasus penista agama Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama ditahan.

"GNPF-MUI dan Polri sepakat bahwa Aksi Bela Islam 3 tetap akan diselenggarakan pada hari Jum’at 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Aksi ibadah gelar sajadah untuk sholat Jum’at. Aksi ini tetap menuntut agar penista agama harus ditahan," tegas Rizieq.

Rizieq Shihab juga mengimbau agar peserta aksi 212 tertib dan mematuhi komando lapangan dari GNPF-MUI. Rizieq memastikan jika ada massa aksi yang melakukan aksi di luar kesepakatan bersama dengan pihak Polri, maka itu bukanlah massa dari GNPF-MUI.

"Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari Aksi Bela Islam-3," tambah Rizieq.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MU) KH Ma'ruf Amin mengaku lega dengan hasil kesepakatan yang dicapai terkait penyelenggaraan aksi 2 Desember 2016. Ma’ruf Amin berharap aksi dapat berlangsung damai.

"Ya, ini luar biasa. Sesuatu yang tadinya jauh, ada yang kesana ada yang kesini, tapi bisa bertemu menjadi suatu kesepakatan. Ini kan luar biasa. Ini satu model yang kita ingin bangun di tata kehidupan bangsa ini," papar Ma'ruf.

Perdebatan melalui berbagai forum sebelumnya berlangsung antara pihak Polri dengan tokoh-tokoh organisasi massa Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pasca ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Para tokoh di GNPF-MUI bersikeras melakukan aksi pada 2 Desember 2016 (Aksi 212) dengan tuntutan agar Ahok yang juga calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017, ditahan selama proses penyidikan hingga pengadilan.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri (16/11) terkait pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukannya saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu September lalu. [aw/ab]

Kapolri, Ketua MUI, dan Ketua FPI menggelar konferensi pers bersama di di kantor MUI Jakarta, Senin 28/11 (Foto: Andylala/VOA).

Kapolri, Ketua MUI, dan Ketua FPI menggelar konferensi pers bersama di di kantor MUI Jakarta, Senin 28/11 (Foto: Andylala/VOA).

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG