Tautan-tautan Akses

Kadin: Pemerintahan Baru Harus Realistis Membangun Perekonomian

  • Iris Gera

Pengamat kelautan Arif Satria (VOA/Iris Gera)

Pengamat kelautan Arif Satria (VOA/Iris Gera)

​Kadin mengatakan pemerintahan baru harus realitis membangun perekonomian sehingga program-program yang disusun merupakan program pro rakyat. Menurut pengamat kelautan, Arif Satria, setiap tahun Indonesia dirugikan sekitar Rp 30 trilyun akibat kegiatan illegal fishing.

Poltak Sitanggang dari Kadin Indonesia usai diskusi di Jakarta, Sabtu (25/10) mengatakan pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus lebih realistis dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam berupaya membangun perekonomian di dalam negeri.

Anggota Kadin Polak Sitanggang

Anggota Kadin Polak Sitanggang

Poltak Sitanggang berharap pemerintahan baru memahami hal-hal yang dibutuhkan rakyat. Meski demikian ia juga mengingatkan, perekonomian Indonesia harus mampu mengantisipasi gejolak yang disebabkan oleh perekonomian negara-negara lain.

Ia juga berharap hubungan antara pemerintahan baru dengan kalangan pengusaha berjalan harmonis dan saling membutuhkan sehingga tidak ada pihak yang merasa paling benar dan paling dibutuhkan. Menurutnya investor akan sangat bersemangat mengembangkan usahanya jika mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari pemerintah. Ia menilai selama ini banyak regulasi yang menyulitkan sehingga banyak investor memutuskan berinvestasi di negara lain.

Pada kesempatan sama, pengamat kelautan dari Institut Pertanian Bogor, Arif Satria berpendapat jika Presiden Jokowi ingin wilayah laut Indonesia lebih diberdayakan dibanding sebelumnya, persoalan penangkapan ikan secara ilegal harus segera dibenahi. Ia menegaskan Indonesia sangat dirugikan akibat kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

“30 trilyun per tahun illegal fishing, oleh karena itu butuh langkah-langkah untuk membentuk satgas antimafia illegal fishing karena itu merupakan persoalan yang paling serius,” ujar Arif Satria.

Untuk itu menurut Arif Satria, sektor maritim sebaiknya berada dibawah kementerian koordiantor dan bukan hanya dalam bentuk kementerian.

Arif Satria mengatakan pembenahan infrastruktur dan hukum kelautan harus cepat dilakukan agar sektor kelautan mampu berkontribusi terhadap pemasukan negara, bahkan setara dengan sektor-sektor lain berasal dari sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, migas dan pertambangan.

XS
SM
MD
LG