Tautan-tautan Akses

KADIN: Korupsi Anggaran Proyek Harus Dihentikan

  • Iris Gera

Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto (tengah) saat memaparkan pandangannya dalam diskusi Catatan Akhir Tahun menyongsong tahun 2012 di Jakarta (28/12).

Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto (tengah) saat memaparkan pandangannya dalam diskusi Catatan Akhir Tahun menyongsong tahun 2012 di Jakarta (28/12).

Ketua Umum KADIN menyerukan pemerintah untuk menghentikan praktek korupsi anggaran proyek karena derdampak buruk pada mutu industri dan infrastruktur dalam negeri.

Dalam paparannya mengenai Economic Outlook 2012, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berpendapat masih banyak hal yang harus segera diperbaiki agar ekonomi tahun depan tumbuh lebih baik dibanding tahun ini. Selain itu menurutnya pemerintah harus menghentikan praktek korupsi anggaran proyek karena akan derdampak buruk pada mutu industri dan infrastruktur dalam negeri.

Paparan Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto tersebut disampaikan di Jakarta, Rabu. Ia juga menegaskan reformasi birokrasi yang selama ini disampaikan pemerintah sudah berjalan baik, pada kenyataannya sangat bertentangan.

“Tetapi di Indonesia proses usaha memakan waktu berbulan-bulan yang menimbulkan biaya transaksi yang sangat mahal bagi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah, kasus suap cukup meluas sehingga memangkas pertumbuhan ekonomi, Kadin ingin meminta perhatian pemerintah dan masyarakat bukan hanya terhadap korupsi uang tetapi korupsi mutu fisik pembangunan yang meluas, yang menyebabkan anggaran untuk infrastruktur habis untuk pemeliharaan dan perbaikan, dan pembangunan fisik berkualitas rendah,” papar Suryo Bambang Sulisto.

Ketua Umum Kadin Indonesia menambahkan, masih tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat dijadikan indikator bahwa kualitas ekonomi Indonesia belum baik sesuai yang diinginkan.

Ia menguraikan, “Di tengah perkembangan usaha yang dinamis sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai oleh rendahnya laju pertumbuhan kesempatan kerja, jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan sangat besar jumlahnya, penyakit dan masalah ekonomi Indonesia bukan pada ukuran tingkat pengangguran terbuka tetapi pada masalah pengangguran terselubung yang jumlahnya sangat besar sehingga pemerintah perlu memikirkan bahwa ekonomi sekarang masih tidak berkualitas”

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang infrastruktur, Zulkarnaen Arif berpendapat lambatnya pertumbuhan industri di Indonesia karena terlalu banyak aturan yang diterapkan pemerintah. Tidak selarasnya antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab pengusaha merasa bingung dalam mematuhi berbagai peraturan yang ada.

“Ini bisa berjalan semua apabila kita tidak melihat dari sisi aturan, aturan yang ada terlalu banyak sekarang, istilahnya kita adalah memang diharapkan satu pintu tetapi jendelanya terlalu banyak yang ada di Republik ini,” ujar Zulkarnaen Arif.

Kepada VoA, pengamat dari lembaga kajian ekonomi, Indef, Didik Rachbini berpendapat pemerintah harus bekerja ekstra tahun depan karena selain tuntutan internal agar pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi eksternal dikhawatirkan juga akan berpengaruh negatif. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan sama dengan tahun ini sekitar 6,5 persen.

Didik Rachbini mengatakan, “Tahun depan itu kan ada pengaruh Eropa pasti pengaruhnya ada tentu pada perdagangan kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita tahun depan itu yang realistis ya tidak lebih dari tahun ini. Kecuali (kalau) pemerintah itu punya agenda kebijakan perubahan-perubahan yang bagus sehingga dampak dari Eropa itu bisa diatasi, kita bisa tumbuh lebih dari tahun ini. (Oleh) karena itu, harus ada perbaikan kebijakan fiskal, APBN nya harus lebih bagus, jangan semau-maunya seperti sekarang.”

Sementara itu, pemerintah optimistis dengan berbagai upaya yang akan dilakukan maka target makro ekonomi tahun depan akan tercapai termasuk pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7 persen.

XS
SM
MD
LG