Tautan-tautan Akses

Jokowi: Proyek Mangkrak Harus Diselesaikan


Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking mobile power plant (MPP) di Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis 2/6 (foto: courtesy Biro Setpres RI).

Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking mobile power plant (MPP) di Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis 2/6 (foto: courtesy Biro Setpres RI).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS baru-baru ini mengatakan ada 22 proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) yang realisasinya terlambat.

Presiden Joko Widodo hari Rabu (1/6) memerintahkan agar proyek-proyek mangkrak ini segera diselesaikan, terlebih karena sudah memakan anggaran yang sangat besar.

Jokowi memerintahkan penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak, yang diperkirakan bernilai lebih dari 143 triliun rupiah, sesegera mungkin. Hal ini disampaikannya ketika mendatangi salah satu pembangkit listrik yang mangkrak sekitar tujuh tahun dan sudah menelan anggaran yang sangat besar untuk memulai pembangunannya.

“Kenapa sore hari ini saya ke lokasi ini? Yang pertama, saya mendengar ada power plant yang mangkrak 7-8 tahun. Saya juga ingin melihat perkembangan pembangunan mobile power plant (MPP) yang kita harapkan bulan September ini selesai,” ujar Jokowi.

Joko Widodo menambahkan proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak itu sudah menghabiskan anggaran kurang lebih 1,5 trilyun rupiah. Untuk itu ia menginstruksikan Direktur PLN untuk segera menyelesaikan pembangkit listrik yang berada tepat di sebelah proyek MPP Kalimantan Barat yang berkapasitas 4 x 25 MW Program 35.000 MW.

Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking MPP Kalimantan Barat itu dan sekaligus meresmikan PLTU Ketapang yang berkapasitas 2x10 MW di Mempawah, Kalimantan Barat.

“Tujuh tahun belum ada manfaatnya. Coba bayangkan, habisnya 1,5 triliun rupiah. Setiap persoalan itu harus diselesaikan. Saya perintahkan kepada Dirut PLN, harus selesai! Janji Pak Dirut, Desember nanti selesai,” tambah Jokowi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun lalu menyatakan ada 22 proyek kerjasama pemerintah-swasta KPS yang realisasinya terlambat. Padahal ke-22 proyek itu sudah melewati proses lelang sejak tahun 2013.

Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta BAPPENAS Bastari Pandji Indra mengatakan ada dua hal yang menyebabkan proyek-proyek itu mangkrak. Pertama, tidak adanya kepastian dari pemerintah terkait pelaksanaan proyek itu kelak karena besarnya kemungkinan perubahan walikota dan gubernur. Kedua, adanya inkonsistensi perusahaan swasta pemenang lelang untuk melanjutkan proyeknya.

Beberapa proyek mangkrak sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya LRT Cibubur-Dukuh Atas, bandara Kertajati di Jawa Barat, waduk Jatigede di Sumedang, waduk Nipah di Madura dan lain-lain.

Presiden Joko Widodo mengingatkan aparatnya untuk mengerjakan seluruh proyek pembangunan itu dengan sungguh-sungguh karena ia tidak segan-segan memeriksanya secara langsung di lapangan.

“Saya hanya ingin titip pesan bahwa bekerja dengan saya, pasti akan saya periksa. Saya datang ke tempat yang ada persoalan. Dan persoalan itu harus diselesaikan. Ini uang negara, ini uangnya rakyat,” tegas Jokowi.

Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah membantu proses pembebasan lahan proyek-proyek infrastruktur sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak dengan alasan rumitnya pembebasan lahan. [em/ii]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG