Perusahaan-perusahaan boleh melarang pegawai mengenakan jilbab tapi hanya sebagai bagian dari larangan umum atas simbol-simbol agama dan politik, menurut penasihat Mahkamah Uni Eropa, Selasa (31/5).
Jilbab adalah masalah kontroversial di beberapa negara Eropa, terutama Perancis, yang menekankan pentingnya pemisahan lembaga-lembaga negara dan agama.
Ini adalah pertama kalinya pengadilan tertinggi Eropa menangani kasus pelarangan jilbab, yang diserahkan oleh pengadilan Belgia dalam sidang klaim kompensasi dari seorang perempuan yang dipecat dari pekerjaannya karena memakai jilbab.
Perempuan itu bekerja sebagai resepsionis untuk perusahaan Belgia G4S Secure Solutions, yang memiliki aturan umum melarang simbol agama atau politik kasat mata.
Pengadilan Belgia tersebut bertanya kepada Mahkamah Eropa apakah pelarangan jilbab melanggar aturan Uni Eropa yang melarang diskriminasi berdasarkan agama.
“Meskipun seorang pegawai tidak dapat ‘melepaskan’ jenis kelamin, warna kulit, etnisitas, orientasi seksual, usia atau disabilitasnya ‘di pintu’ sebelum memasuki tempat kerja, ia bisa diharapkan untuk melakukan praktik agama di tempat kerja secara moderat,” Juliane Kokott, advokat umum mahkamah UE, dalam opininya yang diterbitkan Selasa.
Saran advokat tersebut tidak mengikat tapi Mahkamah UE biasanya mengikuti rekomendasi penasihat. Keputusan dari Mahkamah Uni Eropa diperkirakan akan keluar tahun ini. Pengadilan Belgia akan memberikan putusan setelahnya.
Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga publik di Perancis dan Belgia sudah ada yang melarang penggunaan jilbab. Namun, pengadilan tinggi Jerman tahun lalu membatalkan larangan memakai jilbab untuk guru di sekolah. [hd]
