Tautan-tautan Akses

Jerman, AS, Kritik Transaksi Senjata Rusia-Iran


Menlu Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengritik rencana penjualan misil Rusia kepada Iran (foto: dok).

Menlu Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengritik rencana penjualan misil Rusia kepada Iran (foto: dok).

Pemerintah AS dan Jerman mengutarakan keprihatinan terhadap keputusan Rusia untuk melakukan penjualan misil pertahanan udara S-300 kepada Iran.

Menteri luar negeri Jerman hari Selasa (14/4) mengatakan terlalu dini memberi imbalan bagi Iran setelah tercapainya kesepakatan awal tentang program nuklir kontroversial negara Timur Tengah itu.

Frank-Walter Steinmeier berkata demikian menanggapi keputusan Rusia yang telah mencabut larangan penjualan sistim pertahanan misilnya kepada Iran. “Para juru runding masih berusaha merundingkan kesepakatan akhir dengan Iran … terlalu dini untuk memberi imbalan,” katanya.

Iran dan kelompok P5 +1 (China, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika dan Jerman) berambisi menghasilkan kesepakatan final paling lambat 30 Juni.

Amerika juga telah mengutarakan keprihatinan terhadap keputusan Rusia untuk melanjutkan transaksi itu.

Pejabat senior Iran Ali Shamkhani hari Selasa mengatakan negaranya mungkin menerima sistim pertahanan udara canggih S-300 dari Rusia itu mulai akhir tahun ini.

Kontrak senilai 800 juta dolar itu dibuat tahun 2008, tetapi dibekukan Rusia tahun 2010 setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi atas Iran.

Menanggapi kritik, Rusia mengatakan embargo senjata atas Iran tidak lagi masuk akal mengingat kemajuan yang telah dicapai. Rusia mengatakan sistim pertahanan itu tidak memiliki kemampuan menyerang dan tidak akan membahayakan keamanan negara manapun di kawasan itu, termasuk Israel.

Sementara itu, Menlu Jerman Steinmeier juga mendesak para senator Amerika agar tidak mengganggu perundingan P5+1 dengan Iran.

Panel hubungan luar negeri Senat Amerika hari Selasa merancang RUU yang akan memungkinkan Kongres melakukan voting terhadap kesepakatan terkait program nuklir Iran itu.

Ketua komisi itu, Bob Corker, mengatakan presiden nantinya juga harus mengumumkan kepada Kongres setiap 90 hari bahwa Iran mematuhi kesepakatan akhir tersebut.

Presiden Amerika Barack Obama mengatakan RUU semacam itu melemahkan proses perundingan.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG