Tautan-tautan Akses

Jawa Timur Buka Akses Tata Ruang bagi Masyarakat

  • Petrus Riski

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo melihat maket tata ruang dan wilayah Jawa Timur di Galeri Tata Ruang dan Pertanahan, Sabtu, 9 April 2016.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo melihat maket tata ruang dan wilayah Jawa Timur di Galeri Tata Ruang dan Pertanahan, Sabtu, 9 April 2016.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan meresmikan Galeri Tata Ruang dan Pertanahan, Sabtu (9/4). Galeri ini merupakan pusat informasi pertama di Indonesia, terkait informasi rencana tata ruang wilayah dan pemanfaatan tanah yang dapat diakses masyarakat.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyebut “Galeri Tata Ruang dan Pertanahan” yang diresmikan hari Sabtu (9/4) sebagai upaya pemerintah menghadirkan layanan yang memudahkan masyarakat di bidang pertanahan. Selama ini persoalan tanah sering menjadi sumber konflik terkait peruntukan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Galeri ini diharapkan dapat memberi kepastian bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan terkait dengan kepemilikan tanah.

“Lompatan penting di dalam negara demokrasi yang perlu kepastian, karena dengan tata ruang itulah kemudian, dengan keterbukaan itulah kemudian orang tahu dengan pasti penggunaan tanah. Kalau itu sudah jadi detail RT/RW, itu per Kecamatan penggunaannya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang sebetulnya diatur kemudian digunakan tidak sesuai tata ruang yang ada. Kepastian itu pangkal di dalam proses membangun, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait tanah dan tata ruang. Melalui kemudahan akses informasi ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai status tanah, hingga mengontrol pemanfaatan lahan sesuai ketentuan.

Ferry mengatakan, “Itu juga alat kontrol masyarakat, mereka tahu bahwa ini di tata ruang kan harusnya disini untuk pemukinan, kok tiba-tiba jadi pabrik. Nah itu juga sebagai alat kotrol, jadi memberikan informasi yang cukup yang utuh kepada masyarakat, sebagai juga untuk mengotrol.”

Anggota DPR RI dari Komisi II, Fandi Utomo berharap, upaya keterbukaan informasi seperti ini dapat diikuti daerah lain di seluruh Indonesia. Masyarakat berhak mengetahui rencana pemerintah pada suatu kawasan, sehingga potensi konflik akibat sengketa tanah dapat dihindari.

“Keterbukaan informasi seperti ini tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia. Kenapa begitu, rakyat juga butuh kepastian. Di tempat di mana dia berpijak, di tempat dimana dia tinggal, sebetulnya ada rencana apa diatasnya. Ini seluruh rakyat harus bisa mengakses informasi semacam ini dengan satu kepastian,” kata Fandi. [pr/em]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG