Dalam kontestasi politik, seringkali para elit politik menghalalkan segara cara untuk meraih dukungan, termasuk menggunakan politik identitas yang berbasis suku, ras, gender maupun agama atau kepercayaan. Dampaknya, tentu sangat menggerus demokrasi, terlebih kaum minoritas yang menjadi korban.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan kejadian politik identitas yang mengorbankan kaum minoritas terjadi di berbagai kawasan Asia Tenggara. Dia mencontohkan bagaimana peristiwa di Myanmar yang mengorbankan banyak pengungsi Rohingya. Di Indonesia pun, kata Usman, pelanggaran HAM masa lalu hingga kini belum terpecahkan dan belum lagi kaum Ahmadiyah yang masih belum bebas dalam menjalankan keyakinannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Dalam acara Scapegoating the “Other” in Southeast Asia, di Galeri Salihara, Kamis, (6/12), Usman mengatakan sebenarnya untuk di kawasan ASEAN, kemajuan demokratis di Indonesia tidak terlawankan. Indonesia sudah melampaui proses demokrasi selama 20 tahun, yang seharusnya menjadikan negara ini dikatakan stabil dari sisi demokrasinya.
Meski begitu, proses demokrasi di Indonesia bukanlah tanpa masalah. Apalagi menjelang pesta demokrasi pemilihan Presiden di tahun depan, politik identitas sangat kental terasa. Jokowi yang beragama Islam pun masih diserang dengan berbagai isu oleh lawan politiknya.
"Bahkan Jokowi yang udah jelas muslim gak cukup muslim. Dia udah jelas orang Islam, tapi dianggap bukan orang Islam yang baik, itu siapa yang mendefinisikan ya lawannya, itu sebenarnya agak bahaya, belum lagi isu anti komunisme terus LGBT, jadi sebenarnya ada potensi yang negatif didalam kontestasi elektoral sekarang ini, dan tampaknya Jokowi terjebak dengan itu. Menghadapinya dengan identity politik juga, dengan katakanlah mengangkat Ma’ruf Amin dengan begitu ia mau mengatakan bahwa OK, memang saya belum cukup muslim, nah saya angkatlah Kiai sebagai wakil saya. Sebenarnya kan gak perlu," tukas Usman.
Menurutnya, agar politik identitas tersebut tidak semakin menggerus demokrasi di Indonesia, dan mengorbankan kaum-kaum minoritas, maka sudah selayaknya negara bertindak. Seperti menyelesaikan permasalahan kaum minoritas yang dikambinghitamkan dalam dunia politik.
Ditambahkannya, pemerintah juga harus menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang hingga sekarang belum terpecahkan seperti kerusuhan rasial pada tahun 1998 lalu. Tentu semua pihak tidak ingin demokrasi yang telah dipelihara sejak 20 tahun yang lalu ini hancur begitu saja, akibat hasrat para elite politik yang ingin berkuasa dengan menghalalkan berbagai cara.
"Harus segera diselesaikan kelompok minoritas yang sekarang diserang, distigma, dikambinghitamkan. Caranya apa? Misalnya Ahmadiyah, ya harus dikembalikan ke pemukiman asalnya, kalau rumahnya sudah hancur yang harus diperbaiki, kalau mereka belum mendapatkan hak-hak sipil, seperti sertifikat lahir, sertifikat kematian, sertifikat menikah ya harus diberikan atau dijamin," tambah Usman.
Dalam kesempatan yang sama juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana mengatakan hingga saat ini kelompok Ahmadiyah belum bisa dengan bebas menjalankan keyakinannya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dia mengakui, bahwa persekusi secara fisik memang sudah jauh berkurang dan terjadi di Lombok Timur saja. Tapi, pihaknya masih merasakan persekusi dalam bentuk lain, seperti tidak bebas menjalankan ibadah, berkegiatan selayaknya sebagai warga negara.
"Kalau kita berbicara konflik, kekerasan, secara fisik jelas signifikan berkurang, tapi yang jadi masalah buat kelompok keagamaan adalah bisa kemudian merealisasikan keyakinannya dalam beribadah, itu yang penting dalam sebuah kelompok keagamaan. Itu justru yang jadi masalah, karena begitu banyak, memang perda sudah dibuat tiga menteri, di presiden sebelumnya Pak SBY, tapi kemudian di implementasikan oleh kepala daerah di tingkat lokal, SKB 3 menteri kemudian diikuti oleh perda, kemudian dipersepsikan sebagai , aturan untuk melarang kegiatan dan menutup masjid kelompok Ahmadiyah, nah itu yang menjadi masalah, sehingga kami tidak bisa beribadah, tempat ibadah kami tidak bisa dilakukan untuk sholat, justru yang jadi masalah, kelompok intoleran, pakai instrumen negara, pakai pemerintah lokal, kemudian untuk mempersekusi, itu yang jadi masalah," ujar Yendra.
Yendra pun berharap keadaan akan berangsur membaik bagi kelompok Ahmadiyah, karena sejatinya kelompok Ahmadiyah hanya merupakan kelompok keagamaan yang ingin bisa beribadah layaknya seperti semua masyarakat dan juga memperoleh hak-haknya sebagai WNI. pihaknya juga mendorong agar pemerintah tidak takut terhadap kelompok intoleran yang menggunakan instrumen negara untuk mengorbankan kaum-kaum minoritas seperti kelompok Ahmadiyah itu sendiri. Selain itu, pihaknya juga ingin pemerintah memberikan rumah bagi pengungsi Ahmadiyah yang sudah tinggal di tempat penampungan selama 12 tahun lamanya dan tidak lupa memberikan jaminan keamanan dan rehabilitasi bagi mereka.
Yayasan Tifa bersama SEA Function dan PannaFoto Institute menggelar pameran foto dengan judul “Mengkambinghitamkan Liyan di Asia Tenggara”. Direktur Eksekutif Tifa, Darmawan Triwibowo mengatakan bahwa lewat pameran foto ini, ingin mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya dan konsekuensi tragis dari politik identitas.
Ada tiga karya fotografi yang ditampilkan dalam pameran ini, yaitu dalam kasus Filipina yang tergabung dalam “The Night Shift” yang secara detil merekam konsekuensi kemanusiaan dari “perang atas narkoba” dari rezim Duterte, lalu ada karya dari photographer Mahmud Rahman dari Map Agency yang mendokumentasikan proses pengungsian massal Muslim Rohingya ke Bangladesh, lalu ada photographer Dwianto Wibowo dan Edy Susanto yang menampilkan kisah para pengungsi Ahmadiyah di Lombok Timur. Pameran ini berlangsung dari 6-10 Desember 2018 di Galeri Salihara, Pasar Minggu , Jakarta Selatan. [gi/em]
