Tautan-tautan Akses

Jago Tembak, Kepala Pajak Filipina Targetkan Pengemplang


Komisioner biro pajak nasional Filipina Kim Henares berlatih menembak di Manila. (Reuters/Romeo Ranoco)

Komisioner biro pajak nasional Filipina Kim Henares berlatih menembak di Manila. (Reuters/Romeo Ranoco)

Tak hanya karena pandai menembak, kepala biro pajak nasional di Filipina ditakuti para wajib pajak karena tegas, lurus dan tidak korup.

Pada Juli 2010, Presiden Filipina Benigno Aquino yang saat itu baru terpilih mengangkat Kim Henares sebagai komisioner Biro Pendapatan Internal (BIR) karena ia ingin memiliki kepala pajak yang tangguh. Dan ia mendapatkannya dari Henares, yang sering menargetkan sekumpulan pengemplang pajak di negara tersebut.

Aquino memberi Henares pengawal presiden untuk menjaganya, namun mantan pengacara dan akuntan pajak itu mengatakan “Saya harus tahu cara menembak, siapa tahu diperlukan.”

Presiden Aquino yang gemar senjata itu memberinya kursus menembak. Henares, 52, yang memiliki pistol, sekarang dapat menggunakan senjata M-16 dan SG552 Commando.

Pendekatannya yang tanpa tedeng aling-aling ternyata berguna dalam menarik lebih banyak pendapatan dari pajak, yang penting agar tujuan pemerintah supaya para lembaga pemeringkat memberikan status investasi (investment grade) pada Filipina tercapai.

Dalam sejarahnya, pengumpulan pajak terkadang menjadi permainan antara para wajib pajak dan pejabat yang bisa disogok.

Henares, deputi komisioner BIR dari 2003 sampai 2005, telah mengejar pengemplang pajak dan birokrat korup untuk membersihkan pengumpulan pajak dan citra biro tersebut, yang dianggap sebagai salah satu institusi paling korup di Filipina.

Ia juga mencoba membuat pembayaran pajak identik dengan patriotisme. Henares, yang mengubah pernyataan visi BIR menjadi mitra dalam membangun bangsa, memastikan para staff menghadiri upacara bendera setiap minggu. Ia sering memakai kaus bertuliskan slogan BIR pada 2012: “Saya cinta Filipina. Saya membayar pajak.”

Rasa Takut

"Kami mengubah diri dari lembaga pelayanan pelanggan menjadi lembaga penegak hukum,” ujar Henares. “Dulu pengumpulan pajak didikte oleh pembayar pajak.”

Sekarang, biro tersebut – yang mengumpulkan hampir 70 persen dari semua pendapatan pemerintah – mengambil inisiatif dan ingin membuat wajib pajak takut mengabaikan hukum.

“Jika Anda paham warga Filipina, Anda tahu rasa takut akan membuat mereka patuh,” ujar Henares.

Dan ia memang membuat orang takut, menurut Menteri Anggaran Florencio Abad.

“Orang-orang takut padanya, dan memang seharusnya begitu,” ujarnya.

Upaya Henares menambal kebocoran mulai terlihat. Pada Januari-Oktober, BIR mengumpulkan 858,6 miliar (US$21 miliar), naik hampir 14 persen dari tahun lalu dan 28 persen lebih tinggi dari periode yang sama pada 2010. Pada 2011, ketika ekonomi hanya tumbuh 3,9 persen, jumlah total pajak yang dikumpulkan naik 12,3 persen dari tahun sebelumnya.

Kemajuan masih sangat dibutuhkan. Pada 2011, Filipina memiliki rasio pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,3 persen, di bawah Malaysia (15,3 persen) dan Thailand (16 persen), menurut Bank Pembangunan Asia. Namun tahun lalu, Filipina melampaui Indonesia (11,8 persen) yang telah mendapat peringkat status investasi dari dua lembaga.

Aquino ingin pendapatan pajak mencapai paling tidak 15 persen dari PDB di akhir masa jabatannya pada 2016. Dibantu Henares dan anggota parlemen, ia sebentar lagi mengesahkan undang-undang pajak yang akan menaikkan pendapatan pajak rokok dan alkohol sebesar 40 miliar peso pada tahun pertama.

Lembaga pemeringkat Fitch, Standard & Poor's dan Moody's Investors Service telah menaikkan peringkat Filipina ke satu tingkat di bawah tingkat investasi karena keuangan negara yang membaik.

Philip McNicholas, direktur Fitch untuk Asia Pasifik yang berbasis di Hong Kong, mengatakan peringkat positif itu harus dipertahankan. Menurutnya, yang diperlukan adalah “perbaikan struktural, perubahan persepsi masyarakat, mengubah sudut pandang orang dan membuat mereka berpartisipasi.”

Kejar Pengemplang Pajak

Henares telah memperbaiki kampanye BIR untuk menangkap para pengemplang pajak dan berjanji tidak akan mengendurkan upayanya.

Kasus pertamanya adalah melawan pemilik jaringan toko pegadaian yang membeli sebuah mobil Lamborghini seharga 26 juta peso pada tahun di mana ia dan istrinya diduga tidak membayar pajak. Kasus tersebut sedang ada di pengadilan banding, dengan tertuduh yang bebas dengan jaminan.

Kasus-kasus yang diadukan Henares ke Kementerian Hukum dapat mengarah pada penahanan, namun hanya pengadilan yang dapat mendakwa. Sejauh ini, baru lima pengemplang pajak yang dihukum.

Meski Henares harus menunggu bertahun-tahun sampai terdakwa pertama dihukum, ia telah mengajukan 135 kasus pengemplangan pajak sejauh ini. Kasus-kasus tersebut termasuk tuntutan sebesar 120 juta peso untuk ketua Mahkamah Agung yang dipecat dan tuntutan 5,5 miliar peso terhadap pengusaha miliarder.

“Saya bangga dengan semua kasus yang kami ajukan, karena didukung data dan bukti yang kuat,” ujar Henares.

Kepala pajak tersebut mengatakan ia tidak gentar dengan lambatnya proses hukum di Filipina.

“Untuk terduga pengemplang, kita selalu dapat menyita properti mereka dan membekukan rekening bank mereka,” ujar Henares. “Jangan paksa kami ke titik itu.”

Bermain Keras

Biro pajak memainkan bola keras. Baru-baru ini, lembaga tersebut menutup sebuah toko perangkat keras di Davao yang dituduh tidak melaporkan 30 persen penjualannya.

Henares, yang menikah dengan seorang pengusaha, hanya berpenghasilan $17.000 per tahun. Presiden Aquino mendapat sekitar $20.000.

Menteri Anggaran Florencio Abad, yang dulu merupakan manajer kampanye Aquino, mengatakan Henares memiliki reputasi yang panjang sebagai orang yang tegas dan lurus.

“Ia tidak terlalu pandai bergaul, yang bagus sebenarnya mengingat pekerjaannya,” ujar Abad. Karena ia tidak korup, orang-orang “bahkan tidak berusaha untuk mencoba menyogoknya.”

Di kantornya, Henares mencoba membuat setiap menit berarti. Ia membuat fotokopi sebuah artikel koran mengenai tempat-tempat yang menjual babi panggang terenak di Metro Manila. Hal itu bukan dilakukannya untuk mendapat tips tempat makan enak, tapi karena melihatnya sebagai target pajak potensial.

“Saya tanya pegawai saya apakah [tempat-tempat itu] terdaftar secara resmi dan apakah mereka mengeluarkan bukti pembayaran,” ujarnya. (Reuters/Karen Lema)
XS
SM
MD
LG