Tautan-tautan Akses

Irak Tunda Pemungutan Suara Pemerintahan Baru


Perdana Menteri Irak tertunjuk Haidar al Abadi

Perdana Menteri Irak tertunjuk Haidar al Abadi

Pemerintah Irak hari Sabtu (6/9) menunda pemungutan suara untuk menyetujui pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri tertunjuk Haidar al Abadi.

Penundaan pemungutan suara dilakukan selagi terus terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa yang harus menduduki posisi-posisi penting, termasuk menteri pertahanan. Hari Senin ini merupakan batas waktu konstitusional bagi Abadi untuk membentuk pemerintahannya.

Anggota parlemen Irak berdebat tentang anggaran hari Sabtu, setelah sidang yang diharapkan akan menyetujui pemerintahan baru ditunda sampai hari Senin. Perdana Menteri yang ditunjuk, Haidar al-Abadi, menegaskan pemerintahan baru akan diumumkan sebelum batas waktu.

Jika faksi-faksi politik yang bertengkar itu tidak dapat menyepakati pemerintahan baru sebelum tenggat yang ditetapkan, maka Presiden Fouad Mahsoum dapat memilih orang lain yang akan membentuk pemerintahan setelah melakukan konsultasi politik.

Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang segera berakhir masa jabatannya mengecam apa yang disebutnya “iklim negatif” di mana “persaingan agama dan politik” menghambat pembentukan pemerintahan.

Ahmed al Jabbouri, juru bicara ketua parlemen Sunni, Salim al Jabbouri, mengisyaratkan bahwa blok Sunni dan Syiah yang saling bersaing memperebutkan posisi-posisi penting.

Dia mengatakan faksi-faksi yang bertikai itu tidak bisa mencapai kata sepakat mengenai siapa yang akan mengisi pos menteri pertahanan dan pos menteri dalam negeri. Dia mengatakan kepala perwakilan PBB untuk Irak, Nickolay Mladenov, telah bertemu dengan ketua parlemen Jabbouri untuk menawarkan bantuan PBB.

Abdel Qader al Sumurrai, seorang anggota Parlemen Sunni, bersikeras bahwa para politisi Sunni tidak bersedia menerima kesepakatan mengenai posisi menteri yang tidak memenuhi aspirasi mereka atau yang meminggirkan kelompok politik mana pun.

Anggota Parlemen Syiah, Razak al Nujeimi, menanggapi bahwa partainya, Blok Badr, harus diberi pos Departemen Pertahanan.

Beberapa anggota parlemen perempuan mengeluh dalam konferensi pers bahwa tidak ada kandidat perempuan yang diberi pos utama dalam daftar sementara menteri baru dan hal itu merupakan penghinaan terhadap hak-hak perempuan dan konstitusi Irak.

Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa utusan khusus Amerika Brett McGurk dan Duta Besar Amerika untuk Irak Robert Beecroft bertemu dengan Ketua Parlemen Jabbouri untuk mendorong para politisi Irak agar menyetujui pemerintahan baru sebelum hari Senin.

Para saksi mata melaporkan pasukan militer Irak berada dalam keadaan siaga di sekitar Zona Hijau di Baghdad, di mana terletak gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah lainnya.

XS
SM
MD
LG