Tautan-tautan Akses

Insiden Kacang Dorong Korea Selatan Pertimbangkan UU Kesewenang-wenangan


Cho Hyun-ah (tengah) mantan wakil presiden Korean Air Lines, tiba di kantor kejaksaan Seoul di Korea Selatan, Desember 2014. (AP/Ahn Young-joon)

Cho Hyun-ah (tengah) mantan wakil presiden Korean Air Lines, tiba di kantor kejaksaan Seoul di Korea Selatan, Desember 2014. (AP/Ahn Young-joon)

Aturan baru yang diusulkan di parlemen ini akan menghukum penyalahgunaan terburuk yang dilakukan orang-orang kaya dan berkuasa.

Kebencian telah memuncak di Korea Selatan terhadap apa yang disebut sebagai “gabjil,” kesewenang-wenangan oleh orang-orang kaya dan berkuasa, sampai-sampai para anggota parlemen mengusulkan aturan yang akan menghukum pelaku dalam kasus-kasus terburuk.

Rancangan undang-undang yang akan diajukan di majelis nasional bulan ini secara formal disebut "UU Khusus Manajemen Etika Konglomerat" namun telah disebut aturan Cho Hyun-ah.

Cho, juga dikenal sebagai Heather Cho, adalah putri dari kepala Korean Air Lines dan minggu lalu dihukum penjara setahun karena mengamuk dalam pesawat Korean Air saat sedang di New York.

Hukuman itu dianggap terlau keras oleh beberapa ahli hukum.

RUU itu mengusulkan larangan para anggota keluarga bisnis berkuasa yang dikenal dengan sebutan 'chaebol' untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka sedikitnya lima tahun jika divonis melakukan kejahatan. Dalam kasus-kasus sebelumnya, beberapa pelaku yang terkenal diampuni, dipenjara hanya sebentar atau bahkan tidak sama sekali, meski belakangan ini para eksekutif chaebol semakin sulit menghindari penjara jika dihukum.

Hukuman Penggelapan

Pada Februari, Mahkamah Agung mengukuhkan pemberian hukuman empat tahun penjara untuk kepala SK Holdings Chey Tae-won, yang telah dipenjara sejak Januari 2013, atau termasuk hukuman terlama yang diberikan pada bos chaebol.

​Pada 2007, kepala Hyundai Motor Chung Mong-koo dijatuhi hukuman penjara tiga tahun untuk penipuan namun hukuman itu diganti menjadi layanan sosial dan donasi amal US$1 miliar karena pengadilan menganggap ia terlalu penting bagi ekonomi untuk dipenjara.

Cho, yang telah naik banding untuk hukumannya, adalah kepala layanan penerbangan Korean Air pada insiden 5 Desember, yang telah disebut kasus "kemarahan kacang". Pengadilan memvonisnya melanggar hukum dengan memerintahkan pesawat yang ia tumpangi kembali ke gerbang setelah mulai bergerak di bandar udara.

Cho menuntut kepala awak penerbangan dikeluarkan dari penerbangan itu setelah ia diberikan kacang makadamia dalam kantong, bukannya disajikan di atas piring.

Tidak jelas apakah legislasi itu akan disahkan oleh parlemen yang dikontrol oleh Partai Saenuri yang dekat dengan kalangan bisnis.

Shin Seuk-hun, kepala kebijakan perusahaan di Federasi Industri Korea, sebuah grup lobi untuk chaebol, mengatakan perbaikan transparansi dan standar-standar etis korporat adalah baik, namun usulan legislasi itu tampak memperlakukan sebuah korporasi sebagai kelompok kepentingan publik.

"Ini hampir seperti mencoba mengawasi perusahaan dengan membuat publik terlibat dan memperlakukannya seperti sebuah kelompok pendeta," ujarnya. "Kelihatannya berlebihan."

Sebuah survei baru-baru ini dari 1.000 orang menunjukkan bahwa tiga perempat responden menganggap kesewenang-wenangan yang dilakukan mereka yang berposisi tinggi merupakan masalah meluas di Korea Selatan, dengan keluarga-keluarga chaebol ada di posisi teratas sebagai mereka yang kemungkinan besar bertanggung jawab.

Para bos di kantor, dokter dan profesor juga disebut sebagai mereka yang sewenang-wenang, menurut survei oleh Korea Press Foundation.

Insiden-insiden yang di masa lalu mungkin akan diabaikan telah menerima perhatian media secara besar, termasuk kasus pada Januari saat seorang pegawai toko di sebuah pusat perbelanjaan ditampar seorang pengunjung yang menuntut uangnya kembali atas pembelian baju-baju yang telah dipakai.

Tukang Perintah

Bahkan sebelum insiden "kemarahan kacang", sebuah drama televisi yang menggambarkan para pekerja kantoran yang diperintah-perintah atasan yang suka menindas, adalah tontonan populer di kalangan pemirsa yang dapat memahami apa yang dialami para karakternya.

"Gabjil,” atau “senang memerintah,” pada tahun-tahun terakhir ini merupakan istilah mengolok-olok dalam masyarakat yang secara tradisional feodal dan hierarkis, sampai ke tempat kerja.

Kwon Oh-in, dari kelompok masyarakat madani Koalisi Warga Negara untuk Keadilan Ekonomi, mengatakan jurang pendapatan yang secara perlahan semakin mendalam pada 1990an telah semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir karena langkah-langkah kebijakan untuk memperbaikinya gagal dan chaebol terus memperluas dominasi ekonomi mereka.

"Kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten telah menguntungkan chaebol dan orang-orang biasa telah kehilangan pekerjaan-pekerjaan mereka," ujarnya. "Orang-orang semakin marah.

Dalam kasus kemarahan kacang, kepala awak kabin, Park Chang-jin, bersaksi bahwa Cho berperilaku seperti "binatang buas yang menemukan mangsanya," memperlakukan "orang-orang tak berdaya... seperti budak-budak feodal."

Kim, anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan juga mantan jaksa, mengatakan hukuman terhadap orang-orang yang berkuasa suatu kali didasarkan pada aturan "tiga-lima".

"Hal itu berarti untuk kasus-kasus chaebol seperti ini, vonisnya adalah tiga tahun penjara yang ditangguhkan untuk lima tahun: itu kode tak tertulisnya," ujarnya. "Kasus ini penting karena kode itu telah dirusak."

XS
SM
MD
LG