Tautan-tautan Akses

AS

Informan Minta AS Tahan Iuran PBB Terkait Korupsi


Anggota pasukan perdamaian membangun penghalang jalan menuju ibukota Kosovo, Pristina. (Foto: Dok)

Anggota pasukan perdamaian membangun penghalang jalan menuju ibukota Kosovo, Pristina. (Foto: Dok)

Seorang whistleblower atau informan meminta pemerintah AS menahan pembayaran iuran PBB terkait dugaan korupsi di badan dunia tersebut.

Seorang ‘whistleblower’ atau pembuka informasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintah Amerika Serikat, Senin (8/4), untuk menahan iuran wajib 15 persen kepada organisasi global tersebut.

James Wasserstrom, seorang warga negara AS, memenangkan kasus dugaan korupsi di misi perdamaian PBB di Kosovo namun hanya menerima 2 persen dari tuntutan US$2,2 juta untuk kerusakan dan biaya. Ia menduga ada korupsi yang melibatkan pejabat senior operasi perdamaian PBB di Kosovo pada 2007 dan diganjar $65,000 oleh Mahkamah Sengketa PBB bulan lalu. Saat ini ia menjabat sebagai penasihat anti-korupsi di Kedutaan Besar AS di Kabul.

Wasserstrom memberitahu wartawan Senin bahwa ia telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan anggota-anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat kunci. Ia telah meminta mereka mengimplementasikan Undang-Undang Anggaran Terkonsolidasi yang mewajibkan penahanan pendanaan 15 percent jika sebuah organisasi tidak melakukan langkah-langkah untuk memberlakukan “praktik-praktik terbaik” untuk mencegah pembalasan dendam kepada ‘whistleblowers.’

“Bukti bahwa PBB gagal mengambil langkah-langkah tersebut sangat kuat,” ujar Wasserstrom.

Wakil juru bicara PBB Eduardo del Buey mengatakan PBB sedang mempertimbangkan pengajuan banding pada Mahkamah Sengketa atas penganugerahan $50.000 untuk kerugian dan $15.000 untuk biaya kepada Wasserstrom sehingga tidak dapat berkomentar.

Wasserstrom mengatakan ia juga mempertimbangkan naik banding.

Dalam suratnya kepada Kerry, Wasserstrom mengatakan ia merupakan pejabat anti-korupsi utama dalam misi perdamaian PBB di Kosovo pada 2007 ketika ia menerima laporan-laporan mengenai penyalahgunaan dan korupsi yang melibatkan tiga pejabat PBB dan para pejabat pemerintahan Kosovo.

“Dugaan korupsi itu menyangkut komisi 10 persen untuk seorang menteri Kosovo, yang akan dibagi dengan seorang pejabat senior PBB untuk pemberian proyek kepada kontraktor yang sudah dipilih. Jumlahnya mencapai $500 juta,” ujarnya.

Wasserstrom mengatakan ia bekerja sama melakukan investigasi dengan badan PBB untuk melawan korupsi internal, atau OIOS.

Menurutnya, ketika para kolega senior PBB mengetahui aksinya, “mereka melakukan aksi balas dendam yang drastis” dengan menutup kantornya, menghapus jabatannya, menggeledah rumah tanpa surat resmi, menyita propertinya dan menempelkan poster bergambarkan wajahnya di gerbang semua bangunan PBB untuk mencegahnya masuk.

Ia mengatakan ia juga difitnah, yang mengakibatkan investigasi pidana di Kosovo yang tidak menghasilkan tuntutan dan investigasi administratif PBB membersihkannya dari tuduhan-tuduhan tersebut.

Wasserstrom memberitahu Kerry bahwa misi perdamaian PBB juga membocorkan berita investigasi tersebut ke media lokal dan internasional untuk “merusak nama dan menghancurkan reputasi profesional dan pribadi saya.”

Pada Juni 2007, Wasserstrom mencari perlindungan dari Kantor Etik PBB, yang menyebut aksi terhadapnya “ekstrem” dan “tidak seimbang” namun tidak menemukan bukti balas dendam. Sebagai akibatnya, perlindungan terhadapnya berakhir pada 2008, dan ia kemudian dipecat, mengakhiri karir 28 tahunnya hanya dua tahun sebelum masa pensiun.

Wasserstrom kemudian pergi ke Mahkamah Sengketa PBB dan hakim pada 2012 mengabulkan tuntutannya, bahwa ia telah menjadi obyek “perlakuan yang sangat tidak bisa diterima” dan aksi-aksi “mengerikan” yang melanggar peraturan dan hak asasi manusia.

Wasserstrom menuntut ganti rugi $2 juta namun hanya diberikan $65,000.

"Ini bukan keadilan. Pesan yang diberikan untuk para pemberi informasi adalah bahwa jika Anda menang, Anda tetap kalah, dan menjadi lebih buruk dibandingkan tidak maju sama sekali. Dan untuk para pembalas dendam, jangan khawatir, tidak ada konsekuensi untuk Anda.” (AP/Edith M. Lederer)
XS
SM
MD
LG