Tautan-tautan Akses

Indonesia Siap Kirim Bantuan untuk Rohingya


Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali (8/12). (Courtesy: Setpres RI)
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali (8/12). (Courtesy: Setpres RI)

Berdasarkan komunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, jenis bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya adalah makanan dan selimut.

Indonesia siap mengirimkan bantuan bagi warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang sedang dilanda krisis kemanusiaan, tegas Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali, Kamis pagi (7/12).

Annan adalah ketua komite penasihat untuk negara bagian Rakhine.

“Jadi kami telah berbicara banyak, dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membantu krisis kemanusiaan di Rakhine," ujar Presiden kepada wartawan.

Ditambahkannya, “saya telah memerintahkan kepada menteri terkait untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim”. Berdasarkan komunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, jenis bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya adalah makanan dan selimut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Annan, yang juga mengepalai Kofi Annan Foundation, menghargai langkah pemerintah Indonesia membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine.

“Kami telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang. Untuk itu ada beberapa hal yang diperlukan dan kami sudah membahasnya dengan state-counsellor Aung San Suu Kyi, yaitu dalam bentuk pembangunan demokrasi pemerintahan yang baik dan penguatan bidang hak asasi," ujarnya.

Bali Democracy Forum adalah forum internasional tahunan yang dirancang untuk menjadi pertemuan antar-pemerintah secara berkala, guna mendorong perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Forum ini pertama kali diadakan tahun 2008, dan tahun ini merupakan pertemuan yang ke sembilan. Selain diikuti negara-negara di kawasan Asia Pasifik, sejumlah negara di luar Asia untuk diundang menjadi peninjau, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Italia, Kanada, dan lain-lain.

Demokrasi menjadi isu penting di kawasan ini karena belum semua negara bisa mengadopsi nilai-nilai demokrasi, khususnya negara yang menganut sistem autokrasi dan negara yang baru mulai belajar nilai-nilai demokrasi.

Recommended

XS
SM
MD
LG