Tautan-tautan Akses

Indonesia Kukuhkan UU Anti-Pornografi


Seorang pria mengakses website pornografi lokal di sebuah warnet di tanah air (foto dokumentasi, September 2009).

Seorang pria mengakses website pornografi lokal di sebuah warnet di tanah air (foto dokumentasi, September 2009).

Undang-undang itu melarang materi seksualitas dalam bentuk gambar-gambar, suara, gerak tubuh, dan percakapan.

Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak permohonan uji materi undang-undang anti-pornografi yang kontroversial.

Permohonan uji materi itu didasarkan atas argumen dari kelompok-kelompok HAM bahwa undang-undang tersebut dapat dikenakan terhadap penganut agama-agama minoritas, dan mengancam kebebasan ekspresi seni dan budaya.

Para aktivis budaya dan HAM mengatakan definisi pornografi dalam undang-undang itu terlalu luas dan melanggar undang-undang dasar Indonesia.

Undang-undang itu melarang materi seksualitas dalam bentuk gambar-gambar, suara, gerak tubuh, dan percakapan. Pelanggar ketentuan itu bisa dihukum hingga 12 tahun penjara.

Parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang itu tahun 2008 dengan dukungan partai-partai Islam yang prihatin dengan apa yang mereka anggap sebagai kebusukan moral dan sosial di Indonesia.

XS
SM
MD
LG