Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Federal Emergency Management Agency FEMA sepakat meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan antara Ketua BNPB Willem Rampangilei dan Deputi Administrator FEMA Timothy Manning di kantor FEMA, Washington DC, Selasa siang (29/3).
Dalam keterangan pers yang diterima VOA, BNPB dan FEMA sepakat meningkatkan kapasitas pertukaran pakar dan praktisi penanggulangan bencana, sistem monitoring bencana, pelatihan dan saling tukar pengalaman.
FEMA, badan penanggulangan bencana pemerintah federal Amerika yang dibentuk sejak tahun 1979, kini memiliki jumlah personil sekitar 19 ribu orang, yang didukung berbagai sumber daya lain. FEMA berwenang mendorong negara bagian dan daerah untuk mengembangkan rencana antisipasi bencana yang komprehensif, mempersiapkan koordinasi antar pemerintah negara bagian dan federal dalam menghadapi bencana, mendorong penggunaan asuransi dan memberikan program bantuan federal untuk kerugian akibat bencana. Peran FEMA diperluas pada 1 Maret 2003 ketika menjadi bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika DHS. Tanggungjawab FEMA diperluas untuk membantu memastikan pelatihan dan kesiapan masyarakat menghadapi senjata pemusnah massal. Pasca serangan teroris 11 September 2001, FEMA membantu masyarakat menghadapi ancaman bencana alam dan bencana non-alam atau akibat tindakan manusia. Kedudukan FEMA semakin kuat ketika Presiden George W. Bush menandatangani Reformasi UU Darurat pada 4 Oktober 2006 atau setahun pasca badai Katrina.
Sementara itu BNPB dibentuk pemerintah Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah personil sekitar 500 orang. Saat ini BNPB sudah didukung sekitar 500 BPBD di daerah dengan sistem dan manajemen yang khas sesuai kondisi Indonesia.
Dalam pertemuan hari Selasa, FEMA mengakui keberhasilan Indonesia menangani berbagai bencana yang lebih rumit dibanding yang terjadi di Amerika, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, erupsi Gunung Merapi, gempa bumi di Sumatera Barat dan lainnya yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain. BNPB menyatakan gotong royong dan modal kapital sosial masyarakat Indonesia adalah nilai tambah yang dimiliki Indonesia. [em]
