Tautan-tautan Akses

Bangun Jaringan Kereta Api Berkecepatan Tinggi, Indonesia Berunding dengan China


Kereta api cepat menuju Guangzhou terlihat di Jembatan Yongdinghe, Beijing, China (foto: dok). Pemerintah Indonesia memilih bermitra dengan China untuk membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung.

Kereta api cepat menuju Guangzhou terlihat di Jembatan Yongdinghe, Beijing, China (foto: dok). Pemerintah Indonesia memilih bermitra dengan China untuk membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung.

Rini Soemarno hari Rabu (30/9) mengatakan Kementerian BUMN saat ini sedang berunding dengan China untuk membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia.

Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Rini Soemarno hari Rabu (30/9) mengatakan Kementerian BUMN saat ini sedang berunding dengan China untuk membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, yang menghubungkan ibukota Jakarta dengan Bandung, Jawa Barat, setelah memberitahu Jepang bahwa negara itu kalah tender dengan China.

Kekalahan itu dipandang sebagai pukulan berat terhadap pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang berupaya mengambil manfaat dari ekspor infrastruktur untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Dalam wawancara dengan kantor berita Jepang Kyodo Rabu sore, Menteri BUMN Rini Soemarmo mengatakan pemerintah Indonesia memilih China, karena tidak seperti Jepang yang berkeras meminta jaminan pemerintah atas proyek ini, proposal China memenuhi syarat-syarat pemerintah – termasuk tidak perlunya jaminan pemerintah dan pendanaan dari anggaran negara.

“Jadi secara otomatis kini kami berunding dengan China,” ujar Rini yang membawahi beberapa BUMN. Ditambahkannya sebuah perusahaan patungan – yang 60% sahamnya merupakan milik Indonesia – “secara pasti” akan dibentuk bersama China dalam tahun ini juga.

Total biaya pembangunan jaringan kereta api berkecepatan tinggi ini diperkirakan akan mencapai sekitar 70 trilyun rupiah atau 4,8 juta dolar. “Proyek ini akan mengikuti sistem transportasi umum di Hong Kong di mana pembangunan alat transportasi umum di sekeliling kota menjadi pendapatan penting pada awal proyek ini,” ujar Rini.

Kementerian BUMN merujuk pada pemanfaatan beragam wilayah pemukiman padat dan daerah komersil yang dirancang untuk memaksimalkan akses atas transportasi umum, dan kerap menggabungkan beragam fitur guna mendorong penggunaan transportasi umum.

“China akan mengajukan proposal tentang berapa kecepatan kereta api ini apakah hanya 250 kilometer per jam atau bisa ditingkatkan hingga 300 kilometer per jam”, ujar Rini.

Untuk mendanai proyek ini, Rini mengatakan 75% anggaran akan berasal dari pinjaman dari China Development Bank yang menawarkan pembayaran kembali selama 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 2%. Dua puluh lima persen lainnya berasal dari modal.

Proyek yang akan menggunakan 59% bahan lokal itu akan memanfaatkan jalan raya bebas hambatan, lahan dan fasilitas infrastruktur lain milik BUMN yang terlibat dalam proyek ini, sehingga bisa mengurangi biaya pembebasan lahan.

“Meskipun pendanaan tersebut akan berasal dari luar negeri, tetapi akan digunakan di dalam negeri sehingga bisa benar-benar membantu pembangunan ekonomi,” ujar Rini.

Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga hari Selasa (29/9) menyampaikan keraguan tentang kelayakan proposal China untuk membangun jaringan kereta api itu tanpa pendanaan Indonesia sama sekali. “Ini tidak masuk akal. Saya ragu proyek ini akan berhasil”, ujar Suga setelah bertemu Sofyan Djalil, Utusan Khusus Presiden Joko Widodo.

Dalam wawancara dengan Kyodo di Jakarta, Rini Soemarmo mengakui bahwa kereta api cepat di China mungkin tidak sesempurna kereta api sangat cepat di Jepang yang dikenal dengan nama “Shinkansen”, tetapi menurutnya pembangunan jaringan kereta api berkecepatan tinggi di China telah membuat negara itu memiliki lebih banyak keahlian dan pengalaman.

“Kami tidak membangun sesuatu tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Rini.

“Kami telah mengoperasikan kereta api, pesawat terbang, jadi secara otomatis kami menyediakan layanan publik, dan kami selalu mempertimbangkan keselamatan para penumpang”, tambahnya.

Menanggapi pernyataan Menteri Suga di Jepang bahwa keputusan Indonesia itu “sulit dipahami”, juga tidak jelas dan adil, Rini segera menjawab, “Tidak... proses tender ini telah dilakukan secara terbuka dan transparan”.

“Mohon diingat bahwa isu-isu teknis telah menjadi isu sekunder karena kendala keuangan pemerintah”, ujar Rini sambil menjelaskan bahwa anggaran pemerintah diprioritaskan untuk membangun jaringan kereta api di pulau yang belum berkembang, di luar Jawa.

“Pemerintah tidak ingin memberi jaminan – dalam hal ini anggaran – tetapi mengamati soal lalu lintas, yang kami nilai penting untuk membangun koridor Jakarta-Bandung, dan juga karena kepadatan penduduk di Jakarta dan daerah sekitarnya, sehingga perlu membangun jaringan kereta api ini,” tambah Rini menutup wawancara tersebut. [em/ii]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG