Tautan-tautan Akses

Indonesia Batal Hadiri Singapore Airshow


Salah satu kapal perang Indonesia, "KRI Nala" meluncurkan roket anti kapal selam dalam latihan militer di Lautan Indonesia, 8 Juni 2007 (Foto: dok). Pemberian nama untuk kapal perang "KRI Usman Harun" telah memicu perselisihan antara Indonesia dan Singapura.

Salah satu kapal perang Indonesia, "KRI Nala" meluncurkan roket anti kapal selam dalam latihan militer di Lautan Indonesia, 8 Juni 2007 (Foto: dok). Pemberian nama untuk kapal perang "KRI Usman Harun" telah memicu perselisihan antara Indonesia dan Singapura.

Para pejabat pertahanan Indonesia telah membatalkan kehadiran dalam “Singapore Airshow" di tengah-tengah perselisihan yang meningkat terkait pemberian nama KRI Usman Harun.

Sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Singapura mengatakan panglima angkatan bersenjata Indonesia dan para pejabat tinggi lain telah memberitahu bahwa mereka tidak akan menghadiri pameran pesawat terbang yang mulai digelar hari Senin (10/2). Pernyataan Singapura itu tidak memberi alasannya. Tidak jelas apakah Tim Aerobatik Jupiter Indonesia juga memboikot pameran tersebut.

Para pejabat pertahanan Indonesia telah membatalkan kehadiran dalam “Singapore Airshow" di tengah-tengah perselisihan yang meningkat, atas keputusan Jakarta untuk memberi nama sebuah kapal perang, dengan nama dua orang tentara komando yang melaksanakan pemboman maut di Singapura dalam tahun 1960-an.

Keputusan itu diambil setelah kecaman pekan lalu oleh Singapura atas nama yang diberikan untuk frigat itu, yang katanya berisiko membuka kembali “luka lama.”

Indonesia menamai frigat yang diperbaharui itu “KRI Usman Harun” yaitu nama kedua tentara komando, Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said. Kedua pria tersebut ditugaskan oleh Indonesia untuk membom sebuah kantor (di lokasi yang sekarang bernama Orchad Road) tahun 1965, dalam rangka kebijakan konfrontasi Presiden Sukarno dengan Federasi Malaysia, yang pada waktu itu mencakup Singapura.

Para pejabat Indonesia belum ada yang dapat menanggapinya hari Senin (10/2), tetapi mereka telah membela keputusan menamai kapal tersebut dengan nama prajurit itu.

Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan Indonesia mempunyai prosedurnya sendiri dalam memutuskan apakah seseorang dipandang seorang pahlawan atau tidak, dengan tidak mempertimbangkan persepsi yang berbeda dari negara-negara lain.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG