Terdapat delapan elemen kritis yang dinilai kelayakannya; antara lain peraturan perundang-undangan yang menyangkut keamanan penerbangan, organisasi penerbangan sipil berikut surat izin penerbang, keselamatan navigasi, serta keselamatan bandara. Sejauh ini, Indonesia sudah memenuhi kriteria kapasitas yang layak.
Demikian yang disampaikan oleh Presiden Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization – ICAO), Roberto Kobeh Gonzales, di Jakarta, Senin siang.
“Standar penerbangan udara misalnya yang semula tercatat kekurangannya masih 36 persen, kini tinggal 8 persen saja. Demikian pula halnya dengan penyedia layanan navigasi udara, yang dalam pemeriksaan terakhir tercatat masih ada kekurangan 72 persen dari standar kelayakan ICAO, kini tinggal 49 persen namun inipun masih belum cukup layak, “ kata Roberto Gonzales.
Maka, ia mengharapkan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dapat mengawasi dan memperbaiki layanan navigasi tersebut.
Disinggung mengenai kecakapan para penerbang Indonesia, Gonzales berharap pelatihan bersama yang dilakukan ICAO dan Kementerian Perhubungan, dapat menghasilkan penerbang, teknisi, serta petugas pengawas udara yang handal di masa datang.
Sementara Menteri Perhubungan Freddy Numberi, menjelaskan khusus layanan navigasi udara memang masih ada kendala pada anggaran.
Ia mengatakan, “Ada juga yang harus didorong untuk lebih baik lagi, khusus air navigation services kita masih dalam proses pembuatan Perum, ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan, RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) nya masih proses, kalau itu sudah selesai mudah-mudahan nanti itu bisa dimasukkan dalam kriteria penilaian mereka (ICAO) secara menyeluruh. Ada 8 kriteria yang terus diawasi secara terus-menerus.”
Mengenai pelatihan bagi penerbang, teknisi, dan petugas lalu lintas udara, Freddy Numberi menambahkan di masa datang kegiatan tersebut tidak hanya akan dilakukan bersama ICAO, tetapi juga dengan negara-negara lain. Tujuannya agar tenaga kerja bidang penerbangan sipil Indonesia dapat sejajar kemampuannya secara internasional. Roberto Gonzales sempat mengatakan, bahwa jumlah penerbang pesawat sipil di dunia berkurang, dan hal yang sama juga terjadi di Indonesia, kata Freddy Numberi.
“Beliau katakan, apa mungkin kita bisa bekerjasama dalam rangka pendidikan dengan negara lain, berbagi dengan negara lain artinya pilot dari negara lain ikut pelatihan di sini (Indonesia), saya katakan Indonesia terbuka. Saya ingin penerbang di sini mereka punya standar yang sama, kualifikasinya sehingga para penumpang pun terjamin keselamatannya,” ujar Menhub Numberi.
Indonesia berharap, kunjungan Presiden ICAO kali ini juga akan memberikan dampak yang berarti bagi rencana pencalonan Indonesia menjadi Anggota Dewan ICAO. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk mengirimkan perwakilannya di kantor pusat ICAO di Montreal, Kanada.
