Tautan-tautan Akses

Aktivis Hong Kong Khawatirkan Peningkatan Sensor Internet

  • Shannon Van Sant

Polisi Hong Kong mengamankan komplek kantor pemerintahan dari aktivis pro-demokrasi (foto: dok). Polisi Hong Kong meningkatkan pengawasan ketat terhadap media sosial dan internet.

Polisi Hong Kong mengamankan komplek kantor pemerintahan dari aktivis pro-demokrasi (foto: dok). Polisi Hong Kong meningkatkan pengawasan ketat terhadap media sosial dan internet.

Di Hongkong di mana protes pro demokrasi tahun lalu berakhir dengan kebuntuan dengan pemerintah yang didukung Beijing, kini ada tanda-tanda peningkatan sensor oleh pemerintah.

Sebuah laporan baru memperoleh temuan bahwa kepolisian Hongkong telah minta lebih banyak posting di Internet untuk dicabut selama empat bulan terakhir dibandingkan semua permintaan serupa dalam empat tahun.

Data itu ditambah peraturan yang baru-baru ini diberlakukan sehubungan wawancara anggota-anggota Dewan Eksekutif, telah menambah keprihatinan aktivis demokrasi, yang mengatakan, kebebasan mengungkapkan pendapat secara bertahap dikikis setelah Hongkong berada di bawah pemerintahan China.

Sejak Oktober, kepolisian Hongkong menerbitkan 101 perintah ke perusahaan internet untuk menghapus posting-posting tertentu. Angka itu lebih besar dari 29 permintaan selama 9 bulan sebelumnya dan 65 permintaan selama tiga tahun sebelumnya. Tahun lalu kepolisan juga menerbitkan 4000 permintaan bagi informasi pengguna online, seperti alamat e-mail dan IP.

Anggota parlemen dan wirausahawan Internet Charles Mok menyerukan pengawasan independen lebih besar terhadap permintaan polisi seperti itu.

“Keprihatinan saya adalah, polisi meningkatkan dan mempergunakan kekuasaannya, terlepas apakah itu tertulis dalam hukum atau tidak, mereka punya kekuatan eksekusi dan mereka tampaknya memerintahkan situs media sosial itu untuk menghapus pesan-pesan tertentu," kata Mok.

Dalam apa yang menurut aktivis merupakan sebuah ancaman lain terhadap demokrasi, media setempat melaporkan bahwa anggota dewan eksekutif Hongkong telah diperintahkan untuk memberitahu pemerintah sebelumnya apabila mengadakan wawancara dengan media.

Kebijakan ini sudah diberlakukan sejak Oktober, ketika pemrotes pro demokrasi mulai beraksi. Anggota dewan eksekutif harus memberitahu semua wawancara dengan pers setiap minggu, memberi tahu waktu dan tanggal dari wawancara serta nama dari organisasi medianya. Regina Ip adalah seorang anggota parlemen dan anggota Dewan Eksekutif, dan katanya, kebijakan ini tidaklah mencegah dirinya untuk berbicara secara terbuka dengan pers.

Regina Ip adalah anggota Partai Rakyat Baru yang pro Beijing, dan katanya, keprihatinan aktivis demokrasi tentang pembatasan kebebasan berbicara di Hongkong tidak beralasan.

Meningkatnya posting di Internet yang dihapus oleh kepolisian Hongkong dan aturan baru sehubungan wawancara dengan media mulai ditingkatkan musim gugur lalu ketika aktivis demokrasi turun kejalan selama hampir tiga bulan. Pemrotes bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka dan akan melanjutkan advokasi bagi pemilihan langsung pemimpin Hongkong musim semi ini.

XS
SM
MD
LG