Tautan-tautan Akses

Hazare akan Lanjutkan Mogok Makan Bila RUU Anti Korupsi Tak Disetujui


Aktivis anti korupsi Anna Hazare mengepalkan tangannya di depan potret Mahatma Gandhi di lapangan Ramilia, New Delhi (19/8).

Aktivis anti korupsi Anna Hazare mengepalkan tangannya di depan potret Mahatma Gandhi di lapangan Ramilia, New Delhi (19/8).

PM India Manmohan Singh mengatakan bersedia berdialog untuk mencapai konsensus nasional dalam memerangi korupsi, setelah sebelumnya mengabaikan tuntutan Hazare.

Ribuan orang kembali berkumpul di pusat kota New Delhi untuk mendukung seorang aktivis anti-korupsi India yang aksi mogok makannya untuk menentang korupsi telah merebut simpati jutaan orang di negaranya.

Anna Hazare telah melangsungkan aksi mogok makan sejak Selasa dengan tujuan memaksa para pejabat mengadopsi undang-undang anti-korupsi yang lebih keras.

Dari sebuah tempat umum di New Delhi di mana ia melangsungkan aksinya, Hazare mengatakan kepada kerumunan pendukungnya bahwa ia berencana untuk melanjutkan aksi mogok makannya hingga batas waktu yang belum ditentukan kecuali jika undang-undang itu disetujui akhir bulan ini.

Usaha Hazare yang menggunakan taktik yang sama yang dilakukan ikon kemerderkaan India, Mathama Gandhi, ini telah menarik simpati jutaan warga India, khususnya masyarakat kelas menengah yang sudah bosan dengan kasus korupsi dan suap.

Hari Sabtu lalu, pemerintah India menawarkan sebuah kesepakatan setelah sebelumnya mengabaikan tuntutan Hazare. Perdana Menteri Manmohan Singh mengatakan New Delhi bersedia berdialog untuk mencapai konsensus nasional dalam memerangi korupsi.

Sebelumnya bulan ini, partai perdana menteri, partai Kongres yang berkuasa, mengumumkan rancangan undang-undang anti korupsi di parlemen yang akan menciptakan organisasi sipil -- yang dikenal sebagai “lokpal” -- dengan kekuasaan menginvestigasi para menteri dan birokrat.

Namun, Hazare menolak RUU tersebut dan menyerukan kepada parlemen agar menyetujui RUU versinya sendiri, dengan mengatakan RUU tersebut akan lebih efektif untuk membuat perdana menteri dan pengadilan mempertanggung-jawabkan tindakan mereka.

XS
SM
MD
LG