Tautan-tautan Akses

Harapan Berbagai Kalangan Terhadap Kapolri Baru


Jenderal Badrodin Haiti diambil sumpah sebagai Kapolri di Istana Negara Jakarta (17/4). (VOA/Andylala Waluyo)

Jenderal Badrodin Haiti diambil sumpah sebagai Kapolri di Istana Negara Jakarta (17/4). (VOA/Andylala Waluyo)

Anggota Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi masalah hukum, Masinton Pasaribu berharap institusi Polri berubah ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Kapolri Badrodin Haiti.

Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/4) mengenai Kapolri yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Badrodin Haiti, advokat senior, Maqdir Ismail mengatakan institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri baru harus lebih baik dibanding sebelumnya. Polri ditegaskannya harus mampu menjadi ujung tombak penegakan keadilan.

“Ada skala prioritas yang diambil oleh Kapolri ini dalam soal penegakan hukum yang baik dan berkeadilan, Polri harus segera menjadi ujung tombak dengan lembaga negara yang lain dalam menyelesaikan aturan-aturan hukum. Ke depannya ini bagaimana kita mencoba menegakkan hukum ini dengan berkeadilan secara profesional dan secara proporsional, policy-policy penegakan hukum tertentu itu tidak boleh diambil oleh yang tidak berhak,” kata Maqdir Ismail.

Aktivis dari LSM Imparsial, Al Araf (Foto: VOA/Iris Gera).

Aktivis dari LSM Imparsial, Al Araf (Foto: VOA/Iris Gera).

Pada kesempatan sama, anggota Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi masalah hukum, Masinton Pasaribu berharap di bawah kepemimpinan Kapolri Badrodin Haiti, institusi Polri harus berubah karena selama ini Polri kurang berpihak kepada masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan.

“Tantangan-tantangan kepolisian ini juga sangat besar, disamping membangun sinergi antar kelembagaan penegak hukum juga melakukan penataan kedalamnya, ada beberapa kejahatan besar yang harus menjadi prioritas polisi, umpama maraknya peredaran narkoba bersinergi dengan BNN," jelas Masinton Pasaribu.

"Kejahatan korupsi bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan Agung, kejatahan terorisme bersinergi dengan BNPT, illegal fishing dan illegal logging, jangan sampai polisi menjadi penjaga pemodal yang berhadap-hadapan dengan masyarakat adat yang sekarang ini marak terjadi, jangan sampai polisi itu dipersepsikan seperti selama ini polisi yang tidak berpihak kepada keadilan, tidak berpihak kepada masyarakat, masyarakat dirampas hak-haknya,” lanjutnya.

Sementara, aktivis dari Imparsial, Al Araf menilai Kapolri Badrodin Haiti memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai persoalan yang hingga saat ini masih terjadi. Ia menambahkan seharusnya harapan tidak hanya dibebankan kepada seorang Kapolri melainkan juga kepada institusi kepolisian secara keseluruhan.

“Karena tantangan persoalan keamanan dan penegakan hukum sekarang kompleks, ada persoalan isu terorisme, ISIS, begal, persoalan isu-isu lainnya, tentu tidak hanya dibebankan kepada Kapolri karena dia pembuat kebijakan di bawah pak Kapolri tentu akan menjadi penentu didalam suksesnya kerja institusi polri. Menurut saya dia punya kapasitas dalam beberapa pengalaman misalkan seperti konflik Poso pernah menjadi Kapolda disana,” jelas Al Araf.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis, 16 April 2015 menyetujui Badrodin Haiti sebagai Kapolri, dan keesokan harinya Jumat 17 April 2015 Badrodin Haiti dilantik Presiden Joko Widodo.

Rencananya Senin mendatang, Kapolri melakukan pertemuan dengan Kapolda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya konsolidasi menjalankan berbagai program institusi kepolisian.

XS
SM
MD
LG