Tautan-tautan Akses

Hizbut Tahrir Indonesia dan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM

  • R.Teja Wulan

Massa HTI berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, menolak kenaikan harga BBM karena bertentangan dengan syariat Islam (Foto: VOA/Teja)

Massa HTI berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, menolak kenaikan harga BBM karena bertentangan dengan syariat Islam (Foto: VOA/Teja)

Selain berorasi, membentangkan poster, dan meneriakkan yel-yel, ribuan massa gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (Kasbi) ini berjalan kaki hingga menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung.

Ribuan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau Kasbi turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (18/11). Mereka menentang kebijakan Pemerintahan Jokowi yang telah menaikkan harga BBM terhitung mulai 18 November kemarin.

Menurut mereka, kebijakan tersebut justru tidak memihak kepada rakyat karena imbas dari kenaikan harga BBM bisa menyengsarakan rakyat.

Juru bicara HTI Jawa Barat Luthfi Afandi mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir minyak dan gas bumi atau migas.

Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta asing dan pengurangan peran negara. Padahal pemilik migas dan kekayaan alam lainnya adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.

“Kami katakan bahwa ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka yang pertama ini menunjukkan pemerintah saat ini adalah pemerintah yang dzalim. Karena pasti yang dirugikan, pasti yang terkena beban dari kenaikan harga BBM adalah rakyat. Dari hasil survey ekonomi nasional, bahwa pengguna BBM itu mayoritas adalah masyarakat miskin. Hanya sekitar dua persen saja pengguna BBM adalah orang-orang kaya,” kala Luthfi Afandi, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat.

Sementara itu, dalam orasinya, perwakilan buruh yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau Kasbi menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut karena bisa meningkatkan angka kemiskinan.

Menurut Kasbi, buruh yang selama ini menerima upah pas-pasan bahkan kurang layak, tentu akan semakin tertindas jika harga BBM naik. Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut biasanya diikuti pula dengan kenaikan harga barang kebutuhan hidup lainnya. Hal ini sangat memberatkan kaum buruh.

“Buruh hari ini sangat terpuruk. Buruh hari ini sangat tertindas. Bayangkan kawan-kawan, upah rata-rata di Jawa Barat hanya naik enam persen tahun kemarin, dan kebutuhan pokok rata-rata naik 30 sampai 40 persen, kawan-kawan. Itu artinya negara gagal mensejahterakan buruh, kawan-kawan!,” kata Agus, Perwakilan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (Kasbi) Jawa Barat.

Selain berorasi, membentangkan poster, dan meneriakkan yel-yel, ribuan massa gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (Kasbi) ini berjalan kaki hingga menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung.

Presiden Jokowi secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi terhitung mulai berlaku pada Selasa 18 November kemarin. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM tersebut untuk pembangunan berbagai infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat lewat berbagai program sosial dan ekonomi.

Unjuk rasa menentang kebijakan ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung. Berbagai elemen masyarakat di beberapa kota lainnya di Indonesia juga mengkritisi kebijakan pemerintahan yang baru ini.

XS
SM
MD
LG