Pemerintah Filipina telah mencapai kesepakatan perdamaian awal dengan kelompok gerilyawan Muslim terbesar di negara itu dengan harapan bisa menyudahi aksi pemberontakan selama 40 tahun yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.
Dengan kesepakatan itu sebuah entitas politik baru akan tercipta di Filipina barat daya, di mana mayoritas Muslim berada. Kelompok-kelompok pemberontak yakin bagian Mindanao ini merupakan ranah leluhur mereka, tetapi dalam beberapa putaran perundingan damai baru-baru ini mereka mundur dari hasrat mendirikan negara terpisah.
Presiden Benigno Aquino mengatakan, kesepakatan itu “merintis jalan bagi perdamaian abadi terakhir di Mindanao.” Ia menambahkan, kesepakatan itu akan menyatukan Front Pembebasan Islam Moro dan kelompok-kelompok gerilyawan Muslim yang lebih kecil di kawasan itu.
“Ini berarti tangan-tangan yang tadinya mengangkat senjata kini akan digunakan untuk membajak tanah, menjual hasil produksi, mengisi tempat-tempat kerja, dan membuka pintu kesempatan bagi warga lainnya,” tutur Presiden Aquino.
Kerangka kerja kesepakatan damai final itu menyatakan entitas baru akan berwenang menciptakan sumber penghasilan sendiri dan memungut pajak. Sistem pengadilan sipil di kawasan itu juga akan diperbaiki, sementara sistem pengadilan syariah khusus bagi warga Muslim akan diperluas. Pemerintah nasional memiliki kekuasaan hukum atas pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter dan pencetakan uang, kewarganegaraan dan naturalisasi, dan layanan pos.
Mindanao memiliki tanah yang subur dan dikenal sebagai “lumbung pangan” Filipina. Mindanao juga dikenal kaya sumber daya mineral, seperti timah dan emas. Tetapi, pemberontakan selama 40 tahun telah membuat para investor enggan masuk.
Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Ghazali Jaafar mengatakan “sangat gembira” dengan kerangka kerja itu. Tetapi, ia melihat beberapa tantangan.
“Ada orang yang mengharapkan perubahan dalam satu malam (perubahan cepat?) dan saya kira ini tidak mungkin. Ada pula yang berharap sangat banyak dari kesepakatan ini, tetapi saya juga mengira ini tidak mungkin,” ujarnya.
Ghazali Jaafar mengatakan pimpinan MILF telah berusaha sebisanya untuk “memperbaiki situasi” warga di kawasan itu.
Selama 15 tahun perundingan antara kedua pihak selalu diiringi kobaran kekerasan. Tahun 2008 ketika kedua pihak berada dalam perkembangan terakhir untuk mencapai kesepakatan, Mahkamah Agung Filipina menyebut sebagian dari pasal yang termaktub dalam rancangan kesepakatan bertentangan dengan Konstitusi dan ini kemudian memicu pemberontakan di dalam MILF yang menewaskan ratusan orang dan membuat raturan ribu lainnya mengungsi.
Penasehat presiden dalam perundingan ini, Menteri Luar Negeri Teresita Deles, mengatakan, pemerintahan Aquino kini “jauh lebih baik dalam upaya menemukan perdamaian di Mindanao” dari yang pernah ada.
Kantor presiden memasang dokumen kerangka kerja itu secara online dan melalui penerbitan berita dengan mengajak masyarakat agar ikut memberi pertimbangan.
Penandatangan kesepakatan itu diperkirakan akan dilakukan tanggal 15 Oktober dan para pejabat berharap kesepakatan akhir akan mulai diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2016 ketika masa kepresidenan Aquino berakhir.
Dengan kesepakatan itu sebuah entitas politik baru akan tercipta di Filipina barat daya, di mana mayoritas Muslim berada. Kelompok-kelompok pemberontak yakin bagian Mindanao ini merupakan ranah leluhur mereka, tetapi dalam beberapa putaran perundingan damai baru-baru ini mereka mundur dari hasrat mendirikan negara terpisah.
Presiden Benigno Aquino mengatakan, kesepakatan itu “merintis jalan bagi perdamaian abadi terakhir di Mindanao.” Ia menambahkan, kesepakatan itu akan menyatukan Front Pembebasan Islam Moro dan kelompok-kelompok gerilyawan Muslim yang lebih kecil di kawasan itu.
“Ini berarti tangan-tangan yang tadinya mengangkat senjata kini akan digunakan untuk membajak tanah, menjual hasil produksi, mengisi tempat-tempat kerja, dan membuka pintu kesempatan bagi warga lainnya,” tutur Presiden Aquino.
Kerangka kerja kesepakatan damai final itu menyatakan entitas baru akan berwenang menciptakan sumber penghasilan sendiri dan memungut pajak. Sistem pengadilan sipil di kawasan itu juga akan diperbaiki, sementara sistem pengadilan syariah khusus bagi warga Muslim akan diperluas. Pemerintah nasional memiliki kekuasaan hukum atas pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter dan pencetakan uang, kewarganegaraan dan naturalisasi, dan layanan pos.
Mindanao memiliki tanah yang subur dan dikenal sebagai “lumbung pangan” Filipina. Mindanao juga dikenal kaya sumber daya mineral, seperti timah dan emas. Tetapi, pemberontakan selama 40 tahun telah membuat para investor enggan masuk.
Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Ghazali Jaafar mengatakan “sangat gembira” dengan kerangka kerja itu. Tetapi, ia melihat beberapa tantangan.
“Ada orang yang mengharapkan perubahan dalam satu malam (perubahan cepat?) dan saya kira ini tidak mungkin. Ada pula yang berharap sangat banyak dari kesepakatan ini, tetapi saya juga mengira ini tidak mungkin,” ujarnya.
Ghazali Jaafar mengatakan pimpinan MILF telah berusaha sebisanya untuk “memperbaiki situasi” warga di kawasan itu.
Selama 15 tahun perundingan antara kedua pihak selalu diiringi kobaran kekerasan. Tahun 2008 ketika kedua pihak berada dalam perkembangan terakhir untuk mencapai kesepakatan, Mahkamah Agung Filipina menyebut sebagian dari pasal yang termaktub dalam rancangan kesepakatan bertentangan dengan Konstitusi dan ini kemudian memicu pemberontakan di dalam MILF yang menewaskan ratusan orang dan membuat raturan ribu lainnya mengungsi.
Penasehat presiden dalam perundingan ini, Menteri Luar Negeri Teresita Deles, mengatakan, pemerintahan Aquino kini “jauh lebih baik dalam upaya menemukan perdamaian di Mindanao” dari yang pernah ada.
Kantor presiden memasang dokumen kerangka kerja itu secara online dan melalui penerbitan berita dengan mengajak masyarakat agar ikut memberi pertimbangan.
Penandatangan kesepakatan itu diperkirakan akan dilakukan tanggal 15 Oktober dan para pejabat berharap kesepakatan akhir akan mulai diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2016 ketika masa kepresidenan Aquino berakhir.
