Tautan-tautan Akses

Filipina Berusaha Yakinkan Mahkamah Arbitrasi Soal Laut China Selatan


Laut China Selatan

Laut China Selatan

Delegasi hukum Filipina disertai pejabat-pejabat tinggi pemerintah, kehakiman dan legislatif pekan ini akan berusaha meyakinkan Mahkamah Arbitrasi di Den Haag untuk memutuskan kasus klaim China di Laut China Selatan.

Beberapa hari sebelum bertolak ke Belanda, pejabat-pejabat Filipina mengatakan mereka yakin akan kedudukan Filipina dan Mahkamah Arbitrasi akan mendapati Mahkamah mempunyai wewenang hukum atas kasus itu. Kemudian deputi juru bicara kepresidenan, Abigail Valte yang nanti akan bergabung dengan delegasi di Den Haag, mengatakan Filipina berpendapat pihaknya berdiri di atas landasan yang kokoh.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Charles Jose mengatakan, Filipina hanya akan memaparkan fakta yang berada dalam lingkup konvensi PBB tentang hukum laut. "Bagi kami, kasusnya bukanlah mengenai kedaulatan di wilayah-wilayah tetapi hanya mintaklarifikasi tentang hak maritim yang tepat berada dalam jurisdiksi Mahkamah," tambahnya.

Filipina merasa, berdasarkan hukum internasional klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan ‘terlalu berlebihan, ekpansif dan sama sekali tidak beralasan’. Manila terus bertengkar dengan Beijing atas gosong (beting) yang dikuasai Beijing di perairan yang oleh Manila dikatakan sepenuhnya berada di dalam zona ekonominya. China mengatakan, berdasarkan data sejarah pihaknya memiliki kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas pulau-pulau di Laut China Selatan.

Laut itu kaya akan kehidupan laut, berpotensi mengandung endapan besar karbon dan jalur pelayaran yang ramai dilewati kapal membawa barang bernilai triliunan dolar. Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga mempunyai klaim di sana.

China sudah membangun tujuh gosong, sebagian besar termasuk dalam kasus Filipina, menjadi pulau buatan.

Delegasi Filipina tidak bakal berhadapan dengan wakil China di Mahkamah Arbitrasi Permanen pekan ini sebab China menolak kasus itu dan kalau bisa lebih suka diselesaikan di luar Mahkamah. Pekan lalu Beijing menyebut kasus yang diajukan Manila di Mahkamah di Den Haag itu ‘propokasi politik’.

Carl Thayer adalah seorang analis keamanan Asia Tenggara di Universitas New South Wales dan Akademi Angkatan Bersenjata Australia. Ia mengatakan Mahkamah mungkin akan membicarakan tantangan hukum tersebut.

Menurut Thayer, makna penting dari kasus itu ialah dia menjadi ujian hukum atas kedudukan China. Namun, ia juga mengemukakan sekalipun Mahkamah membuat keputusan atas kasus itu dan mengikat secara hukum, tidak ada yang dapat menegakkan keputusan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Charles Jose mengatakan, jika Mahkamah mendapati Mahkamah punya jurusdiksi, Mahkamah akan menyidangkan kebajikan dari kasus Filipina itu.

XS
SM
MD
LG