Faksi-faksi politik di Nepal, yang terkenal terpecah-belah, telah mencapai kesepakatan yang kemungkinan akan mengarah pada perancangan konstitusi yang sudah lama tertunda.
Kesepakatan yang dicapai Senin (8/6) malam oleh empat partai politik utama itu akan membagi negara di pegunungan Himalaya tersebut menjadi delapan negara bagian federal.
Para pejabat mengatakan, Selasa, rancangan konstitusi kemungkinan akan mulai bisa digarap bulan Juli. Rancangan itu harus mendapat dukungan sedikitnya mayoritas dua pertiga untuk bisa lolos dari parlemen.
Majelis Konstituen Nepal seharusnya merancang konstitusi itu pada tahun 2010, namun pertikaian politik yang sengit di tubuh majelis itu membuat usaha itu tertunda.
Salah satu sumber ketidaksepakatan adalah apakah batas negara bagian harus dibuat berdasarkan etnis atau berdasarkan wilayah geografi. Berdasarkan kesepakatan kompromi, masalah itu masih belum diputuskan. Sebuah komisi federal akan dibentuk untuk menetapkan perbatasan-perbatasan internal negara itu. Kesepakatan itu juga tidak secara jelas menetapkan penamaan negara bagian – salah satu masalah lain yang juga dipertikaikan.
Meski demikian, para pemimpin dari semua pihak memuji kesepakatan itu sebagai terobosan bersejarah yang akan memungkinkan Nepal memulihkan diri setelah gempa bumi pada bulan April dan Mei. Bencana yang menewaskan 8700 orang itu banyak dipandang ikut mendorong negara ini menuju rekonsiliasi politik.
Para pemimpin Nepal sebetulnya mulai mengusahakan pembuatan konstitusi sejak 2008 setelah kerajaan Hindu yang telah berabad-abad berkuasa di negara itu digulingkan para pemberontak Maois. Pertempuran yang berakhir dengan kesepakatan perdamaian bersejarah pada 2006 itu merenggut lebih dari 13 ribu jiwa.
