Tautan-tautan Akses

AS

Fraksi Republik Gagal Blokir Perjanjian Nuklir dengan Iran

  • Michael Bowman

Pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell dan Senator Lindsey Graham (kanan) berbicara kepada media di Gedung Capitol di Washington DC (foto: dok).

Pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell dan Senator Lindsey Graham (kanan) berbicara kepada media di Gedung Capitol di Washington DC (foto: dok).

Pemerintahan Presiden Obama dapat menerapkan perjanjian internasional tentang nuklir dengan Iran hari ini (17/9), setelah masa kajian di tingkat legislatif selama 60 hari berakhir.

Fraksi Republik di Senat AS melancarkan upaya terakhir untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap perjanjian nuklir dengan Iran, dengan mendorong RUU yang bisa mencegah pencabutan sanksi-sanksi Amerika hingga Iran mengakui Israel dan membebaskan beberapa warga Amerika yang ditahannya.

Pemimpin mayoritas Senat AS, Senator Mitch McConnell memimpin upaya tersebut.

“Kita tidak bisa memberdayakan Iran menjadi negara nuklir dengan pencabutan sanksi bernilai milyaran dollar tanpa setidaknya memberi perlindungan terhadap Israel terlebih dahulu, tanpa setidaknya menuntut pembebasan warga Amerika yang telah meringkuk di penjara Iran selama beberapa tahun,” kata McConnell.

Fraksi Demokrat memblokir langkah tersebut, sebagaimana yang telah berulangkali mereka lakukan untuk menggagalkan resolusi yang menolak seluruh perjanjian nuklir itu.

Senator Tom Carper menjelaskan pandangan kelompok Demokrat.

“Cara terbaik guna memastikan agar sandera-sandera dibebaskan, dan untuk mempercepat terwujudnya hubungan baik antara Israel dan Iran adalah dengan benar-benar menerapkan perjanjian yang sudah ada dihadapan kita. Perjanjian itu akan sangat menyulitkan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dan jika mereka melakukannya, kita akan segera mengetahuinya,” ujar Carper.

Resolusi penolakan itu dengan mudah lolos di tingkat DPR tetapi harus disetujui oleh Senat. Tapi karena telah berlangsung perdebatan sengit selama beberapa minggu, dan Kongres masih belum menunjukkan sikap resmi atas perjanjian tersebut, Presiden Obama bebas untuk mulai menerapkannya.

Meskipun demikian, anggota fraksi Republik seperti Senator John Cornyn mengatakan isu itu belum selesai. Ia mengatakan, “Penolakan ini secara hukum tidak mengikat wewenang kepresidenan setelah berakhirnya masa jabatan Barack Obama. Ini bukan dokumen resmi. Ini bukan perjanjian tapi perjanjian politik. Jadi saya berharap presiden berikutnya memahami bahwa ia memiliki kebebasan penuh untuk mengabaikan perjanjian ini dan merundingkan perjanjian yang lebih baik.”

Hampir seluruh kandidat capres Partai Republik berjanji akan melakukan hal itu jika mereka memenangkan pemilu presiden tahun depan. Semua kandidat capres Partai Demokrat mendukung perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, meskipun Presiden Obama akan menerapkan perjanjian nuklir penting ini, yang akan merupakan warisan kepemimpinannya,perjanjian itu akan tetap menjadi bahan perdebatan bagi siapapun yang kelak menggantikannya di Gedung Putih. (EM/II)

XS
SM
MD
LG