Pengamat menilai Koalisi Merah Putih akan sulit mempertahankan eksistensinya di parlemen jika Partai Golkar Keluar.
Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono menyatakan partainya akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Pengamat Politik Djayadi Hanan dari Universitas Paramadina mengungkapkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya dengan kemenangan Agung Laksono. Selama ini tambahnya Golkar dianggap motor penggerak KMP.
Dengan Partai Golkar keluar dari KMP maka kekuatan koalisi itu di parlemen juga akan berkurang sehingga koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang akan menguasai parlemen.
Djayadi mengatakan, "Kan selama ini yang lebih banyak mengorganisasikan KMP Golkar, motor penggeraknya Golkar, masuk akal karena Golkar memiliki kemapuan yang lebih senior dibanding partai-partai lain di KMP. Juga Golkar jumlah anggota fraksinya di parlemen paling besar. Jadi kalau KMP keluar maka KMP akan mengecil."
Meski mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Jakarta Agung Laksono mengatakan tidak secara otomatis partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan partai-partai pengusung Jokowi-JK pada pemilihan presiden lalu.
Keluarnya partai Golkar dari Koalisi Merah Putih lanjutnya merupakan bukti dari janjinya pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol beberapa waktu lalu. Selain itu, menurut Agung ,Golkar juga harus menciptakan iklim politik yang kondusif dengan cara mendukung pemerintah berkuasa.
"Ini tentu harus disesuaikan dan berjalan sesuai dengan Munas di Ancol yaitu keluar dari Koalisi Merah Putih. Kami tidak terikat koalisi tetapi kami mendukung pemerintahan pak Jokowi dan Jusuf Kalla," kata Agung Laksono.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, diakuinya kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ini diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang menerima kepengurusan Golkar versi Agung.
Partai Golkar versi Munas Bali pimpinan Abu Rizal Bakrie hari Rabu (11/3) melaporkan kubu Agung Laksono ke polisi karena melakukan pemalsuan dokumen dalam Munas Ancol, Jakarta.
Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menjelaskan Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono tidak sah secara hukum. Ini dikarenakan adanya surat yang diduga dipalsukan oleh kepengurusan Agung untuk melegalkan Munas Ancol.
Di samping itu tambah Idrus ada 133 suara mandat hak suara yang diduga dipalsukan. Pemalsuan itu terdiri dari kop surat, tandatangan kader dan stempel. Dugaan pemalsuan, lanjut Idrus, diketahui karena ada tandatangan kader yang telah meninggal dunia.
Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakrie juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar. keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut politis dan mencederai rasa keadilan.
Idrus memastikan bahwa Koalisi Merah Putih yang merupakan partai-partai pengusung Prabowo-Hatta dan menjadi partai oposisi di parlemen akan tetap solid karena kubu Agung saat ini belum sepenuhnya menang.
Di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakrie, Partai Golkar masuk dalam Koalisi Merah Putih.
"Melakukan perjuangan tentang kebenaran dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara berdasarkan hukum," demikian papar Idrus Marham.
