Tautan-tautan Akses

Dubes RI di AS, Calon Kuat Kepala BKPM

  • Iris Gera

Dino Patti Djalal, Duta Besar RI untuk AS disebut-sebut sebagai kandidat tunggal untuk jabatan Kepala BKPM (Foto: dok).

Dino Patti Djalal, Duta Besar RI untuk AS disebut-sebut sebagai kandidat tunggal untuk jabatan Kepala BKPM (Foto: dok).

Meski belum dimumkan secara resmi oleh Presiden Yudhoyono, nama Dino Patti Djalal disebut-sebut sebagai kandidat tunggal yang akan mengisi kekosongan jabatan Kepala BKPM.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Chris Kanter kepada VOA di Jakarta, Jum’at (6/9), mengatakan jika pada akhirnya nanti Presiden Yudhoyono memilih Dino Patti Djalal sebagai Kepala BKPM, merupakan langkah tepat.

Karir Dino Patti Djalal di Kementerian Luar Negeri, dilanjutkan sebagai staf khusus kepresidenan dan akhirnya ditugaskan sebagai duta besar di Amerika Serikat hingga saat ini, menurut Chris Kanter, merupakan perjalanan panjang yang sudah tentu memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan berbagai kalangan.

“Menurut saya sih tepat saja, karena dia networking di dunia usaha bagus, baik dalam maupun luar negeri dan dia sudah pengalaman menjadi dubes di Amerika yang merupakan negara terbesar. Tentu pengalaman disana itu interaksi dengan dunia usahanya, dengan pemerintahnya itu pasti modal yang cukup kuat," kata Chris Kanter. "Kita banyak bergantung kepada BKPM untuk bisa menarik investasi asing lebih banyak lagi," lanjutnya.

Terkait dengan keikutsertaan Dino Patti Djalal dalam konvensi calon presiden 2014 dari Partai Demokrat, Chris Kanter menilai merupakan hal yang wajar.

“Bahwa dia mau maju sebagai capres dari konvensi ya itu kan ambisi politiknya, tapi bukan bahwa backgroundnya politisi. Dia kan bukan orang partai dan kalaupun misalnya menang, dia jadi capres dari Demokrat - ya dia juga harus mundur dari BKPM,” jelas Chris Kanter.

Disisi lain, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Nina Sapti mengingatkan masih tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan karena tidak terciptanya peningkatan lapangan kerja. Oleh sebab itu, menurut Nina Sapti, masuknya investasi baik lokal maupun asing sangat dibutuhkan sehingga peran BKPM harus lebih aktif dibandingkan sebelumnya.

“Harus dilihat kalau miskinnya di pedesaan, yang dibangun berarti infrastruktur desa supaya bisa produktifitas naik, kalau yang miskinnya perkotaan yang dibangun adalah pendidikan supaya dia masuk ke service sector, tidak cukup hanya memberi pendidikan harus ada infrastruktur berarti harus membuka jalan supaya sektor usaha itu gampang berkembang di desa maupun di kota," kata Nina Sapti.

Nina Sapti menambahkan, kinerja BKPM juga harus direformasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan ekonomi biaya tinggi yang selama ini terjadi seperti pungutan liar serta biaya-biaya lain yang sering dikeluhkan pengusaha. Ditegaskannya pemerintah pusat dan daerah harus memiliki keinginan serius meningkatkan investasi hingga ke daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Selain itu pemerintah harus mampu menjalin kerjasama sinergi dengan para pengusaha. Menurutnya jika langkah tersebut sudah dijalankan pemerintah, para pengsuaha akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Jabatan Kepala BKPM saat ini dirangkap oleh Menteri Keuangan, Chatib Basri. Sebelumya Presiden Yudhoyono melantik Chatib Basri sebagai menteri keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih menjadi Gubernur BI melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Tahun ini pemerintah menargetkan investasi baru baik dari Penanamam Modal Dalam Negeri atau PMDN maupun Penamana Modal Asing atau PMA masuk ke Indonesia sekitar Rp 400 trilyun, naik dari realisasi investasi tahun lalu sekitar Rp 300 triliun. Dalam RAPBN 2014, target investasi yang masuk sekitar Rp 500 triliun.
XS
SM
MD
LG