Tautan-tautan Akses

DPR Pastikan Reshuffle Kabinet Jilid 2 Adalah Kewenangan Presiden


Ketua DPR RI, Setya Novanto (tengah) (Foto: VOA/Andylala)

Ketua DPR RI, Setya Novanto (tengah) (Foto: VOA/Andylala)

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Rabu siang, pimpinan DPR meminta Presiden agar membentuk tim kerja yang kuat dan solid di semua bidang.‎ Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah kepada wartawan seusai pertemuan, terkait rencana perombakan kabinet yang isunya sudah beredar luas di masyarakat.

Isu reshuffle atau pergantian menteri di kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jilid 2 beredar di kalangan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto usai pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (5/11) mengaku tidak ada perbicangan secara khusus seputar hal itu. Namun demikian Setya Novanto yang berasal dari fraksi Golkar ini memastikan, DPR berpendapat reshuffle kabinet menjadi kewenangan penuh dari Presiden.

"Kalau masalah reshuffle ini, itukan kewenangan daripada Presiden. Udahlah kita percayakan pada Presiden, kita kan di DPR hanya menjalankan tugas di dalam hal pengawasan. Tentu kita memberikanlah informasi-informasi yang tentu menjadi pertimbangan dari Presiden," kata Setya Novanto.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden, pimpinan DPR meminta kepada Presiden agar membentuk tim kerja yang kuat dan solid di semua bidang.

"Ya tadi dalam ngobrol kita informal ya, kita ngobrol kiri kanan, ya Presiden harus membuat tim yang kuat lah. Karena bagaimanapun tim yang kuat itu bisa membantu kerja Presiden. Tidak boleh lagi timnya (Presiden) keliatan tidak kuat di semua bidang. Karena gini ya begitu negara itu keliatan tidak terkonsolidasi, musuh-musuh negara datang. Tetapi begitu negara terlihat solid terkonsolidasi dan memberikan kepastian, insya Allah uang investasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi akan datang semua," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, kritik yang kerap dilontarkan DPR kepada Presiden adalah bagian dari kerja lembaga negara. Namun secara pribadi menurutnya, tidak pernah ada masalah antara individu anggota dewan seperti dirinya, dengan Presiden.

"Karena kita ingin menunjukan ke masyarakat baik secara individual tidak ada masalah. Kalau kita sedang melaksanakan tugas kadang-kadang kita kritik Pemerintah adalah bagian dari tugas kita. Tapi sebagai pribadi kita tidak punya masalah. Saya dengan pak Jokowi nda ada masalah, pak ketua DPR juga ga ada masalah, kami di DPR juga kompak," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menyebut, posisi dirinya selaku perwakilan PKS di pimpinan DPR adalah oposisi loyal terhadap pemerintah.

"Kompak selalu kompak. Kita itu namanya, kalau di luar itu namanya ‘oposisi loyal’. Jadi kita tidak ikut pemerintahan tetapi kita loyal kepada jalannya negara," lanjut Fahri.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden terus memantau kinerja dari para menteri di jajaran Kabinetnya. Presiden lanjutnya, juga melihat perkembangan dari masyarakat seputar isu reshuffle kabinet.

Presiden juga akan menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, kelompok partai pendukung pemerintah. Pramono menekankan, hal itu merupakan kewenangan penuh dari Presiden termasuk Wakil Presiden.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG