Tautan-tautan Akses

DPR Minta Pemerintah Tegas Tindak Premanisme


Komisi 3 DPR RI telah meminta aparat kepolisian bersikap tegas terhadap aksi premanisme (foto: ilustrasi).

Komisi 3 DPR RI telah meminta aparat kepolisian bersikap tegas terhadap aksi premanisme (foto: ilustrasi).

Aksi kekerasan antar kelompok preman terus terjadi. Hari Senin lalu, bentrokan terjadi di kota Batam Kepulauan Riau menyebabkan seorang tewas dan beberapa lainnya luka-luka.

Beberapa kalangan menyoroti kinerja kepolisian, di antaranya pihak Komisi 3 DPR RI yang meminta pemerintah, khususnya aparat polisi, untuk bersikap tegas terhadap aksi premanisme.

Terkait bentrokan di Batam Kepulauan Riau, Komisi 3 DPR mendesak aparat kepolisian bersama pemerintah daerah dapat menjaga ketertiban daerahnya, dan tidak membiarkan premanisme merajalela.

Anggota komisi 3 DPR RI, Eva Sundari. melihat ada kegagalan dari polisi untuk memberantas premanisme. Fungsi intelijen juga menurutnya ada kelemahan untuk melakukan pencegahan terjadinya premanisme.

Eva Sundari mengatakan, "Ini terjadi karena adanya pembiaran kombinasi kompleks antara ketidaktegasan polisi sebagai front line menertibkan tata tertib di dalam masyarakat. Pemerintahnya nggak tegas, kemudian kepolisiannya juga gagu untuk memastikan bahwa hak rakyat untuk keamanan itu bisa terpenuhi. Dan terutama dari evaluasi kita di parlemen, fungsi intelijen tidak bisa maksimal karena tidak mendapat penguatan yang secukupnya sehingga bisa melakukan pencegahan yang efektif."

Perkembangan terakhir dari kasus bentrokan di Batam, Polresta Batam, telah menahan 32 orang yang diduga pelaku kerusuhan di Planet Holiday Hotel Batam Kepulauan Riau. Insiden itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 11 orang menjalani perawatan akibat luka - luka. Meski situasi saat ini sudah aman, namun Mabes Polri mengirimkan sekitar 100 orang anggota Brimob Kelapa Dua depok, ke Batam.

Terkait penanganan polisi terhadap aksi premanisme, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saut Usman Nasution menegaskan, pemberantasan premanisme bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Kementrian Dalam Negeri.

"Masalah preman ini kan kita lihat permasalahannya dulu. Kita akan mendorong semua pihak untuk mematuhi peraturan yang ada. Karena keormasan itu yang ngawasi dan mengoordinir dari Pemda – Kemendagri, kalo ada perbuatan pidana baru kita melaksanakan ketertiban hukum. Jadi jangan dilihat hanya dari apa yang terjadi. Ini kan banyak permasalahan sosial masyarakat yang belum terselesaikan. Ini kita harapkan tidak menjadi gangguan kamtibmas. Ah seperti yang di Batam ini, ini kan masalah keperdataan. Dan juga masalah perut, yaitu kesejahteraan. Mereka ini menjadi pengamanan di tempat-tempat sengketa ini," ungkap Saut Usman.

Sementara itu, kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana memastikan problem ekonomi dan kesenjangan sosial serta pola pembangunan menjadi pemicu munculnya aksi premanisme.

"Problem utamanya adalah karena problem ekonomi yang tidak terselesaikan, karena hubungan sosial yang tidak diselesaikan secara baik, karena kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Nah yang menurut saya ini yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Pola pembangunan yang tidak mengatasi. Problem yang utama yang tidak terselesaikan itu bisa muncul sewaktu-waktu," ujar Erlangga Masdiana memperingatkan.

Laporan: Andylala Waluyo (Jakarta).

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG