Tautan-tautan Akses

DPR Harus Segera Damai untuk Mulai Bekerja Bersama Pemerintah

  • Iris Gera

Anggota DPR RI dari PKS Mahfudz Siddiq (VOA/Iris Gera)

Anggota DPR RI dari PKS Mahfudz Siddiq (VOA/Iris Gera)

Kisruh di DPR RI masih berlangsung dan para anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR karena seluruh pimpinan komisi dikuasai Koalisi Merah Putih.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, mosi tidak percaya disampaikan untuk menghadang laju keinginan berkuasa yang lebih besar.

Sementara anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq menilai kekisruhan di DPR justru akan merugikan kinerja pemerintah.

Mosi tidak percaya yang disampaikan Koalisi Indonesia Hebat terhadap pimpinan DPR RI Rabu lalu tidak main-main, menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/11).

“Azas musyawarah yang mengedepankan dalam setiap pengambilan keputusan untuk mengambil kemufakatan itu memang cenderung terabaikan, ini saya lihat sudah seperti kartel, bukan lagi koalisi. Ini kartel yang menguasai kelembagaan DPR yang sudah membahayakan, oleh karenanya kami sangat serius menyatakan mosi tidak percaya ini untuk menghadang lajunya berkuasanya mereka-mereka yang memandang tidak lagi sebuah kepatutan, azas dan aturan,” tambah Effendi.

Pada kesempatan sama, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq menegaskan, pemilihan pimpinan DPR RI dan ketua-ketua komisi sudah melalui proses demokrasi. Ia mengingatkan jika fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat tidak juga menerima hasil pemilihan tersebut dan tidak menarik kembali pernyataan mosi tidak percaya, yang paling dirugikan adalah pemerintah. Padahal ditegaskannya, sebagai partai pendukung pemerintahan saat ini, Koalisi Indonesia Hebat harus mendukung kinerja pemerintah yang ingin cepat.

“DPR itu tidak rugi-rugi amat, nah yang paling rugi itu pemerintah, kalau misalnya mosi tidak percaya itu kita anggap sesuatu yang legal secara politik bisa dibenarkan, dan ada pandangan bahwa pimpinan DPR yang sekarang tidak sah. Ini juga punya implikasi, pertimbangan DPR terhadap pembentukan kementerian baru yang dibentuk Presiden Jokowi kemarin itu bisa jadi cacat hukum. Yang kedua, pemerintahan baru ini membutuhkan anggaran juga, tidak mungkin kementerian bekerja tanpa anggaran, kerja kementerian, lembaga ini hanya dimungkinkan kalau pemerintah segera mengajukan RAPBN Perubahan 2015, ya pemerintah juga akan tersandera, kalau pemerintah tersandera lalu janji-janji presiden tidak bisa direalisasikan cepat, nanti rakyat jadi marah, marahnya bukan sama DPR, marahnya sama pemerintah.”

Sementara menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, masih tersedia waktu untuk dilakukan pembicaraan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR RI. Ditegaskannya jika tidak segera damai, pemerintah dan DPR tidak dapat mulai bekerja. Ia mengingatkan banyak program-program untuk kesejahteraan rakyat yang harus segera diselesaikan.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG