Tautan-tautan Akses

AS

DPR AS Keluarkan RUU untuk Halangi Kebijakan Imigrasi Obama

  • Cindy Saine

Presiden Barack Obama ketika berpidato mengenai perintah eksekutif bagi penangguhan deportasi hampir 5 juta imigran gelap, di Del Sol High School in Las Vegas, Nevada, 21/11/2014.

Presiden Barack Obama ketika berpidato mengenai perintah eksekutif bagi penangguhan deportasi hampir 5 juta imigran gelap, di Del Sol High School in Las Vegas, Nevada, 21/11/2014.

DPR Amerika telah mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menghalangi Presiden Barack Obama melaksanakan perintah eksekutif bagi penangguhan deportasi hampir 5 juta imigran gelap.

Tindakan Presiden Obama terkait kebijakan imigrasi baru-baru ini telah membuat marah sebagian besar anggota kongres dari Partai Republik, yang mengatakan presiden telah melanggar kewenangan konstitusionalnya. Namun, RUU itu umumnya dipandang sebagai pesan politik kepada presiden.

Partai Republik mencari dukungan di DPR bagi RUU yang diusulkan legislator Ted Yoho untuk membatalkan tindakan eksekutif Presiden yang diumumkan bulan lalu untuk melindungi jutaan imigran dari kemungkinan deportasi. Legislator Tom McClintock dari Partai Republik mengatakan presiden telah memicu krisis konstitusional dengan mengambil tindakan sepihak.

"Jika presiden ini dibiarkan mengambil tindakan sendiri, ini akan meniadakan arti pemisahan antara kekuasaan dan prinsip saling kontrol dan seimbang yang menjadi arsitektur dasar konstitusi kita," kata Tom McClintock.

Gedung Putih mengatakan Presiden bertindak sesuai kewenangan konstitusinya untuk menghindarkan deportasi bagi para orang tua warga negara Amerika dan warga pemilik kartu hijau sehingga membuat keluarga mereka tetap bersatu. Gedung putih mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan, jika RUU yang disetujui DPR itu sampai di meja presiden, ia kemungkinan akan memvetonya. Di Senat, pemimpin mayoritas dari Partai Demokrat Harry Reid sudah mengatakan, ia tidak akan menyetujui pemungutan suara bagi RUU itu.

Para legislator dari Partai Demokrat mengatakan mantan presiden dari Partai Republik, Ronald Reagan, juga mengambil tindakan eksekutif untuk melindungi para imigran gelap dan ia tidak dituduh menimbulkan krisis konstitusi. Legislator Luiz Gutierrez dari Partai Demokrat menunjukkan bukti surat tindakan eksekutif mantan Presiden Reagan. Ia menyalahkan para legislator dari Partai Republik karena tidak meloloskan reformasi imigrasi yang dirancang oleh Senat pada tahun 2013.

"Tampaknya mayoritas Partai Republik lebih memilih melakukan pemungutan suara simbolis ketimbang menyetujui secara hukum solusi yang nyata dan langgeng,"kata Luiz Gutierrez.

Para analis mengatakan pemungutan suara hari Kamis terhadap RUU itu adalah cara para legislator dari Partai Republik untuk melampiaskan kemarahan mereka sehingga mereka bisa menyetujui sebuah RUU anggaran pemasukan dan belanja negara pekan depan.

Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik mengindikasikan bahwa ia lebih memilih menunda perdebatan soal anggaran sampai Kongres baru bekerja Januari mendatang."Pekan depan, DPR akan berusaha membuat pemerintah tetap beroperasi sementara mempertahankan pendirian kami. Sehingga, ketika ada peningkatan kekuatan di Senat, kami berada dalam posisi paling kuat untuk mengambil tindakan- tindakan yang akan menandingi tindakan-tindakan presiden yang sepihak,"kata Boehner.

Partai Republik akan memiliki kontrol mayoritas di Senat pada bulan Januari. Namun, sebelum Kongres memasuki masa reses liburan akhir tahun, baik Senat maupun DPR harus meloloskan RUU APBN untuk menghindari penutupan sebagian operasi pemerintah seperti yang berlangsung selama 16 hari pada bulan Oktober 2013.

XS
SM
MD
LG