Tautan-tautan Akses

DIY Tanggung Biaya Kesehatan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

  • Nurhadi Sucahyo

Kampanye Jogja tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Foto:Pemprov DIY/dok)

Kampanye Jogja tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Foto:Pemprov DIY/dok)

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat terobosan dalam skema pembiayaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan korban kekerasan, untuk anak dan perempuan.

Perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta kini mendapat jaminan biaya pemeriksaan kesehatan dan perawatan dari pemerintah. Tanggungan pembiayaan ini diberikan, karena visum merupakan faktor penting dalam pengusutan kasus kekerasan.

Dalam banyak kasus, tidak semua korban kekerasan dapat mendapat visum, karena persoalan biaya. Dengan visum yang lengkap, korban dapat menempuh jalur hukum atas kasus kekerasan yang menimpanya.

Korban kekerasan yang dimaksud dalam program ini adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender. Kekerasan itu bisa berupa fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.

Kepada VOA, Drg. M. Lutfi Huzaini, M. Kes, Akk dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial DIY mengatakan, program ini penting karena kasus kekerasan pada anak dan perempuan cenderung meningkat. Selain itu, bentuk kekerasan ini dinilai merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lutfi juga menambahkan, karena tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga psikologis, maka kekerasan pada anak dan perempuan perlu penanganan khusus.

Dikatakan oleh Lutfi, program ini telah disusun dalam skema yang sederhana dengan sudut pandang korban. Yang penting korban datang ke fasilitas kesehatan pertama, seperti Puskesmas maupun dokter. Korban juga harus berani menyatakan diri sebagai korban kekerasan. Dengan rekomendasi dari lembaga anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan yang ada di DIY, secara otomatis korban berhak menerima penanggungan biaya pemeriksaan dan perawatan kesehatan ini.

“Siapapun yang menjadi korban kekerasan, yang tempat kejadian perkaranya ada di wilayah DIY, apabila dia melapor kepada pihak yang berwenang, bisa polisi, bisa juga ke Forum Penanganan Korban Kekerasan, ataupun siapa saja yang ditunjuk, dia akan memperoleh surat rekomendasi untuk biaya penanganan kesehatan, dalam kasus yang telah menjadikan dia sebagai korban itu,” kata Lutfi Huzaini.

Lutfi memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam program ini telah memiliki persamaan persepsi, bahwa korban adalah yang utama. Korban tidak harus melakukan laporan ke polisi terlebih dahulu.

Untuk menyederhanakan proses, yang penting dokter dan lembaga pendamping memastikan statusnya sebagai korban kekerasan. Program ini juga telah diadopsi di setiap kabupaten di DIY, sehingga bisa dipastikan tiap Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat di pedesaan sekalipun, telah memahami prosedurnya.

Forum Penanganan Korban Kekerasan adalah perkumpulan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan isu-isu terkait anak dan perempuan. Selama ini, lembaga-lembaga tersebut telah aktif memberikan pendampingan kepada korban kekerasan.

Melalui skema pembiayaan ini, pendampingan kini dapat dilakukan secara lebih lengkap, karena pemerintah menanggung biaya kesehatan yang timbul.

Direktur Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Ifa Aryani, kepada VOA memastikan bahwa program ini sangat penting bagi korban. Karena kekerasan ini menimbulkan dampak fisik dan psikis, maka perlu dilakukan apa yang disebut sebagai intervensi krisis. LSPPA adalah salah satu lembaga yang secara aktif turut mendampingi korban dalam program tersebut.

“Program ini jelas sangat penting. Jadi, kalau di dalam Standar Pelayanan Minimal itu ada yang namanya intervensi krisis. Nah, intervensi krisis ini dilakukan terhadap korban-korban yang mengalami luka fisik. Tetapi kemudian misalnya ketika mau visum etrepertum itu dia tidak punya biaya, maka akan ditangung oleh dana Jaminan Kesehatan Sosial ini. Program ini sangat membantu. Kalau ada intervensi krisis untuk layanan kesehatan, pasti sangat membantu,” kata Ifa Aryani.

Program ini telah dapat diakses di 121 Puskesmas, 38 dokter keluarga, di setiap rumah sakit daerah milik pemerintah, dan 54 rumah sakit swasta di DIY. Data di Badan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, tahun 2014 terdapat 1.190 korban kekerasan, sementara pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.328 korban. [ns/lt]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG