Tautan-tautan Akses

Dianggap Hambat Pencatatan Kelahiran, UU Administrasi Hadapi 'Judicial Review'


Sebanyak 50 juta anak-anak di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran karena kesulitan dalam pemrosesan dan biayanya. (Foto: Dok)

Sebanyak 50 juta anak-anak di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran karena kesulitan dalam pemrosesan dan biayanya. (Foto: Dok)

Sejumlah LSM mengajukan peninjauan yudisial atas Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dinilai gagal mengoptimalkan pencatatan kelahiran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan mengajukan peninjauan yudisial (judicial review) ke Mahkamah konstitusi atas sejumlah pasal di Undang-Undang No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pada Selasa (29/4).

Komisioner KPAI, Latifah Iskandar dalam keterangan pers di kantornya, Senin, mengatakan undang-undang itu, yang mengatur pembuatan akte kelahiran, telah membuat lebih dari 50 juta anak Indonesia tidak memiliki akte tersebut.

“UU no. 23/2006 tentang administrasi kependudukan dinilai gagal mengoptimalkan pencatatan kelahiran. Buktinya, lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran. Padahal akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Dalam beberapa pasal dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara dan penduduk harus proaktif mencatatkan kelahirannya agar memiliki akte. Padahal selama ini pengurusan akte kelahiran terkendala banyak hal seperti jarak yang jauh dan pengurusan yang berbelit hingga denda yang tidak mampu dibayar warga, ujar Latifah.

UU tersebut juga mewajibkan adanya penetapan pengadilan dan membayar denda paling besar Rp 1 juta jika akte kelahiran baru akan dibuat setahun atau lebih setelah lahir.

Banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, menurut Latifah, menyebabkan mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum lanjutnya, anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia diproses peradilan berdasarkan akte kelahiran.

Memiliki akte kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia sehingga pencatatan kelahiran seharusnya dibebankan kepada negara dan bukan kepada warga negara, ujar Latifah. Untuk itu, KPAI dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal yang diajukan dan menyatakan bahwa pencatatan kelahiran adalah kewajiban negara.

Tenaga kesehatan, menurut Latifah, dapat dijadikan alat pemerintah untuk mendata setiap penduduk yang lahir.

Direktur Nasional SOS Children Village Gregor Hadi Nitihardjo menilai UU tentang administrasi kependudukan ini tidak berpihak kepada anak. Ia mengaku menghadapi kesulitan dalam membuat akte kelahiran anak-anak asuhnya.

SOS Children's Villages Indonesia fokus pada pengasuhan anak-anak yang telah dan berpotensi kehilangan pengasuhan orang tua.

“Untuk pengadilan sudah pasti biayanya Rp 220 ribu untuk satu anak. Anak –anak yang kita dampingi jumlahnya ribuan. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah untuk pengadilan ini, mereka membutuhkan KTP, Kartu Keluarga, padahal status anak ini memang sangat sulit. Jadi begitu banyak kesulitan yang dihadapi anak-anak kita yang sebenarnya hak setiap manusia yang lahir mendapatkan identitas,” ujarnya.

Kesulitan mendapatkan akte kelahiran anaknya juga dialami oleh Sumiati, warga Klender, Jakarta Timur. Ibu beranak dua ini mengaku tidak mampu membuat akte kelahiran anaknya karena mahal.

Dia berharap akan mendapatkan akte secara gratis agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar.

“Saya sudah telat. Sulit, daftar pertama di pengadilan Rp325 ribu, belum nanti di sidangnya, belum nanti di pengadilannya. Akhirnya saya stop karena tidak ada uangnya. Ya harapannya biar anak saya bisa sekolah,” ujarnya.
XS
SM
MD
LG