Tautan-tautan Akses

Dewan Pers: Wartawan Harus Antisipasi Kekerasan Jelang Pemilu 2014


Spanduk dan kamera dalam aksi menolak kekerasan terhadap wartawan, di Jakarta pada 2012. (VOA/Andylala Waluyo)

Spanduk dan kamera dalam aksi menolak kekerasan terhadap wartawan, di Jakarta pada 2012. (VOA/Andylala Waluyo)

Dewan Pers meminta wartawan mengantisipasi munculnya potensi kekerasan dalam peliputan menjelang pemilihan umum 2014.

Dewan Pers menyatakan bahwa sebagai pihak yang berperan besar dalam mengawasi proses pemilihan umum, media dan wartawan yang meliput di lapangan memiliki risiko besar akan tindakan kekerasan.

Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Rabu (20/3) di Jakarta, menjelaskan kekerasan itu disebabkan karena banyak aktor politik yang berkepentingan dalam pemilihan umum merasa terganggu oleh pemberitaan media yang mengancam kepentingannya.

“Mengingat kita akan memasuki masa menjelang kampanye pemilu, dan 2014 kita akan memasuki masa pemilu, ada banyak kepentingan politik yang kemudian melihat wartawan sebagai salah satu target karena pemberitaan-pemberitaannya. Kekerasan itu bisa terjadi baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, termasuk kekerasan yang sifatnya membatasi pekerjaan-pekerjaan wartawan dalam mengakses informasi,” ujarnya.

Kepala Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aryo Wisanggeni, kepada VOA mengatakan, ketegangan politik menjelang pemilihan umum 2014 dipastikan akan berimbas pada kerja-kerja wartawan di lapangan. Ironisnya, menurut Aryo, saat ini banyak pemilik media yang terkait langsung dengan kepentingan politik dari partai politik tertentu yang sangat membahayakan wartawan di perusahaan media itu, terutama saat melakukan peliputan di lapangan.

“Risiko kekerasan terhadap jurnalis itu bisa jadi naik ketika terjadi proses penyelenggaraan pemilu. Karena mau tidak mau secara umum itu terjadi eskalasi ketegangan, dimana terjadi kompetisi politik baik di tingkat lokal bahkan di dalam partai. Misalnya antara sesama calon legislatif yang memperebutkan suara. Ataupun diantara partai-partai peserta pemilu,” ujarnya.

“Problemnya adalah, apakah para politisi atau kader-kader partai ini memahami fungsi kerja wartawan. Risiko ancaman ini semakain naik misalnya adanya kecenderungan pemusatan kepemilikan media oleh orang-orang tertentu yang terlibat politik. Jika sebuah media itu diidentifikasikan terafiliasi dalam kepentingan politik tertentu, nah itu wartawannya berisiko mengalami kekerasan.”

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mencatat, dalam beberapa kasus kekerasan yang menimpa wartawan, perusahaan media tempat si wartawan yang menjadi korban itu bekerja, justru malah meminta si wartawan berdamai dengan pelaku kekerasan.

“Kalau ada wartawan menjadi korban kekerasan, maka pihak pertama yang wajib melakukan pendampingan adalah perusahaan media tempat wartawan itu bekerja. Karena kebanyakan setiap ada kejadian, biasanya asosiasi wartawan yang bergerak membantu,” ujarnya.

“ Perusahana media tidak boleh memaksa wartawannya yang menjadi korban kekerasan untuk menempuh jalan damai. Pernah terjadi, wartawan melapor ke polisi atas kekerasan yang menimpanya, tapi pemilik media tempat ia bekerja memaksa wartawan itu mencabut laporan polisi, karena pemilik media itu sudah terjalin kesepakatan sepihak dengan pelaku kekerasan.”

Aryo dari AJI mengatakan, pihaknya bersama dengan organisasi wartawan lain dan masyarakat sudah harus mulai melakukan pengawasan peliputan media dalam memberitakan proses politik pemilihan umum 2014. Selain faktor independensi media, hal ini juga dapat meminimalisasi munculnya kekerasan terhadap wartawan, ujarnya.

“Fakta saat ini menunjukkan adanya pemusatan-pemusatan kepemilikan media yang rawan disalahgunakan untuk mengampanyekan kepentingan politik tertentu. Untuk itu kita mesti bersama-sama dengan publik untuk mengawasi kinerja media. Semakin awal kita mencoba untuk mengawal independensi media, maka kita bisa berharap ada banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang bisa kita cegah,” ujarnya.
XS
SM
MD
LG