DK PBB akan mengadakan konsultasi tentang Birma Rabu serta mempertimbangkan bagaimana menanggapi UU pemilihan pemerintah militer yang kontroversial itu.
Harriet Cross, jurubicara misi Inggris di PBB, memberi konfirmasi tentang pertemuan ini kepada VOA.
Ia tidak mengatakan apa yang dipertimbangkan para anggota DK, tetapi mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mendukung sebuah embargo senjata global terhadap Birma.
Briefing ini mendahului sebuah pertemuan yang akan diselenggarakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tentang Birma Selasa dengan utusan dari 15 pemerintahan.
Ban mengungkapkan keprihatinan dengan proses pemungutan suara Birma. Katanya, ada petunjuk UU pemilihan baru ini tidak memenuhi persyaratan sebuah proses politik yang mengikut sertakan semua pihak.
UU ini malahan melarang pemimpin demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lain ambil bagian dalam pemilihan.
