Tautan-tautan Akses

Desentralisasi Kekuasaan Jalan Keluar Perpecahan Politik Thailand

  • Ron Corben

Demonstran Kaos Kuning menduduki bandara Suwarnabhumi di Bangkok (25 November 2008).

Demonstran Kaos Kuning menduduki bandara Suwarnabhumi di Bangkok (25 November 2008).

Survei Asia Foundation mengungkap desentralisasi kekuasaan lebih besar bisa menjadi jalan keluar bagi polarisasi politik di Thailand.

Survei Asia Foundation yang dikeluarkan Senin, melihat adanya dukungan kuat bagi desentralisasi kekuasaan sebagai satu cara untuk meredakan ketegangan politik mendalam yang telah membuat situasi politik Thailand tidak stabil selama lima tahun ini. Desentralisasi seperti yang dilaporkan survei tersebut akan memperbaiki pemerintahan dan meredakan ketegangan politik.

Analis mengatakan pemerintahan Thailand berkonsentrasi di ibukota Bangkok dan mengabaikan kebutuhan politik masyarakat pedesaan yang merupakan 50 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Protes yang dilancarkan oleh kelompok pro-nasionalis, Kaos Kuning, tahun 2006 mengakibatkan kudeta dan digulingkannya Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kelompok ini sekali lagi mengadakan demonstrasi besar tahun 2008 melawan pemerintah pro-Thaksin yang memenangkan pemilu tahun 2007.

Thaksin mendapat dukungan dari penduduk pedesaan yang miskin dan kelas pekerja perkotaan dengan kebijakan ekonominya yang merakyat. Tetapi, kelas menengah menuduhnya melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Para pendukung Thaksin menanggapi dengan memakai Kaos Merah dan melakukan demonstrasi tandingan di jalan-jalan tahun 2009 dan 2010. Pihak militer mengakhiri demonstrasi bulan Mei lalu setelah upaya penyelesaian politik gagal dan berbagai demonstrasi itu mengakibatkan lebih dari 90 orang tewas.

Media dan kalangan akademis mengatakan Thailand terpecah oleh kedua kelompok.

Tetapi, perwakilan Asia Foundation di Thailand, Kim McQuay mengatakan, survey tersebut menunjukkan ada 75 persen warga memilih netral dan tak memihak kelompok manapun.

“Pandangan yang umum yaitu Thailand dan pemerintah Thailand sangat terpecah. Tetapi, hasil survei menunjukkan Thailand tidak terpecah seperti itu dan, bahwa ada sejumlah besar, hampir tiga per empat dari jumlah responden tidak berpihak atau menyatakan setia kepada warna kelompok apapun," ujar McQuay.

Lebih lanjut McQuay mengatakan, responden bahkan menunjukkan dukungan kuat bagi toleransi politik dan pemerintahan yang demokratis.

Tetapi, Dr Nongyao Nawarat dari Universitas Chiang Mai mengatakan kedua kelompok politik sama-sama mendukung himbauan bagi terciptanya masyarakat yang lebih demokratis.

Sementara itu, Phichai Rattanadulok dari Institut Nasional Pembangunan Demokrasi (NIDA) mengatakan survei tersebut menunjukkan bahwa konflik secara umum terjadi antara kelompok inti dari Kaos Kuning dan Kaos Merah. Tetapi, konflik lebih luas bisa timbul sistim kerajaan Thailand diikutkan dalam perdebatan. Thailand memiliki sistim kerajaan konstitusional sejak tahun 1932.

XS
SM
MD
LG