Tautan-tautan Akses

Demonstran Serukan Militer Burkina Serahkan Kekuasaan


Demonstran pro-demokrasi meneriakkan slogan anti kekuasaan militer di Place de la Nation di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso, 2 November 2014.

Demonstran pro-demokrasi meneriakkan slogan anti kekuasaan militer di Place de la Nation di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso, 2 November 2014.

Ribuan penduduk Burkina Faso turun ke jalan-jalan hari Minggu (2/11) menyerukan kepada militer agar menyerahkan kekuasaan kepada pihak berwenang sipil setelah pengunduran diri presiden itu yang lama menjabat.

Pihak oposisi di Burkina Faso hari Minggu melakukan protes publik singkat di ibukota sebelum memulai pertemuan tertutup dengan para pemimpin militer negara itu.

Oposisi menuduh militer mengambil alih revolusi rakyat dan berjanji melakukan lebih banyak demonstrasi. Jean Hubert Bazie dari oposisi membaca deklarasi tersebut Sabtu malam.

Ia mengatakan "oposisi politik dan kalangan organisasi madani menegaskan lagi bahwa kemenangan berkat kebangkitan rakyat adalah milik rakyat, dan karenanya kepemimpinan masa transisi adalah milik rakyat dan tidak bisa diambil alih oleh militer dalam situasi apapun."

Pernyataan itu mengatakan transisi kepemimpinan harus bersifat "demokratis dan sipil."

Setelah Compaore mengundurkan diri, dua pejabat militer masing-masing mengklaim kekuasaan. Militer lalu menyatakan dukungan terhadap salah satunya yaitu Letnan Kolonel Yacouba Isaac Zida untuk memimpin transisi politik.

Zida, orang nomor dua di jajaran elit pengawal presiden, berjanji melangsungkan pemilu demokratis "secepat mungkin", tetapi belum merincinya.

Ia juga menangguhkan konstitusi, memberlakukan jam malam dan menutup semua perbatasan negara itu.

PBB, Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengirim delegasi ke Burkina Faso.

Utusan khusus PBB Mohamed Ibn Chambas menghimbau dilakukan dialog, dan hari Minggu mengungkapkan harapan "transisi akan dipimpin orang sipil dan sesuai konstitusi."Jika itu tidak dilakukan," katanya," konsekuensinya sudah jelas."

Ia mengatakan ECOWAS dan Uni Afrika memiliki peraturan sehingga Burkina Faso "harus melakukan semua yang bisa dilakukan" guna menghindari penangguhan keanggotaan dan penerapan sanksi.

Konstitusi Burkina Faso mengatakan kepala Majelis Nasional mengambil alih jika terjadi kekosongan presiden. Namun, kepala Majelis Nasional itu dikabarkan telah pergi keluar negeri dan militer membubarkan Majelis Nasional. Dalam situasi itu, mahkamah konstitusi bisa menunjuk pemimpin baru.

XS
SM
MD
LG