Tautan-tautan Akses

Sejumlah Lembaga Luncurkan Deklarasi 'Cukup Sudah Kemiskinan'

  • Fathiyah Wardah

Keluarga miskin yang tinggal di salah satu kawasan kumuh di Jakarta (foto: dok). Sejumlah lembaga mengeluarkan deklarasi untuk mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit bagi warga miskin.

Keluarga miskin yang tinggal di salah satu kawasan kumuh di Jakarta (foto: dok). Sejumlah lembaga mengeluarkan deklarasi untuk mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit bagi warga miskin.

Peluncuran deklarasi 'Gerakan Cukup Sudah Kemiskinan dan Pemiskinan' dilakukan di Tugu Proklamasi, Jakarta hari Selasa sore (23/8).

Deklarasi sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Ombusman mendeklarasikan "Gerakan Cukup Sudah Kemiskinan dan Pemiskinan" di Tugu Proklamasi Jalan Pegangsaan Jakarta.

Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim mengatakan deklarasi ini menjadi momentum untuk memulai gerakan yang konkrit. Menurutnya kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia.

Angka kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 sekitar 13,33 persen. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 12,49 persen. Menurut Ifdal, angka ini ironis bila disandingkan dengan kenaikan anggaran belanja pemerintah dari 2002 hingga 2009 yang naik meroket hingga 250 persen namun angka kemiskinan hanya berkurang 6 persen dalam 8 tahun.

Menurut Ifdal Kasim, pelanggaran dalam arti pembiaran bisa kita lihat ditelantarkannya kaum miskin di Indonesia ini. "Pelanggaran dalam bentuk tindakan itu bisa kita lihat dari berbagai kegagalan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan," demikian ujar ketua Komnas HAM tersebut.

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengungkapkan sudah banyak dana yang digelontorkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan tetapi hasilnya tetap menunjukan kemiskinan masih diangka yang cukup tinggi. Pemberian dana bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pemiskinan. Hal ini disebabkan karena program penanggulangan kemiskinan selama ini belum menyentuh akar masalah kemiskinan.

Menurut Yuniyanti pemerintah mengukuhkan pemiskinan sistemik melalui kebijakan diskriminatif. "Tidak melihat akar kemiskinan tetapi justru melihat melakukan pendekatan-pendekatan moralistic melalui perda-perda tersebut.Kita lihat di Tanggerang, perempuan menjadi korban kriminalisasi padahal dia adalah pencari nafkah, hanya karena perda-perda prostitusi.Kita juga lihat di Sulawesi, seorang perempuan hanya karena tidak menggunakan kerudung akan ditahan raskinnya (beras miskin) karena menerapkan perda-perda tersebut," ujar Yuniani.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan HS Dillon mengakui masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia meskipun telah banyak program pemerintah yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Dilon, hal tersebut disebabkan banyaknya pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

Dilon juga mendesak para pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serius dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang baik dan kredit usaha kepada masyarakat tidak mampu.

"Jadi istilahnya yang penting pemimpin-pemimpin di daerah ini, kita mau bikin dia mau menanggulangi kemiskinan. Kalau dia tidak tahu caranya, kita bantu," demikian ungkap DIlon.

Dalam kesempatan itu, Dilon juga meminta seluruh masyarakat berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

XS
SM
MD
LG